REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk terus melakukan pembenahan di institusinya. Kasus pejabat pajak yang tengah menjadi sorotan itupun bisa mempengaruhi kepatuhan dan keengganan masyarakat untuk membayar pajak.
"Bahwa itu harus dilakukan pembenahan terus-menerus ya, iya. Dan Menteri Keuangan sudah melakukan itu dan itu sudah diakui memang ada, walaupun upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis sudah dilakukan," ujar Ma'ruf di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (1/3/2023).
Ma'ruf mengatakan, selama ini upaya perbaikan yang dilakukan Kementerian Keuangan sudah menyeluruh, mulai dari perbaikan sistem perpajakan, masalah digitalisasi, hingga penertiban aparaturnya.
"Boleh dikatakan Kementerian Keuangan paling baik dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam masalah sistem perpajakan termasuk masalah-masalah digitalisasi dan semua, kemudian juga sistem pajak online, kemudian juga penertiban aparaturnya dan sebagainya," jelas dia.
Namun demikian, ia mengakui upaya pembenahan yang dilakukan Menkeu memang belum 100 persen. Kasus yang tengah terjadi di institusi keuangan itupun disebutnya juga terjadi di instansi-instansi lainnya.
"Bahwa di dalamnya masih ada. Saya kira itu memang tentu belum 100 persen, bukan hanya di Kementerian Keuangan tapi juga di tempat-tempat yang lain. Dan itulah yang terus kita perbaiki," ungkap Ma'ruf.
Soal pencopotan jabatan struktural Rafael Alun Trisambodo di Direktorat Jenderal Pajak terkait informasi harta kekayaan dan kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, Wapres menyebut Menkeu telah melakukan langkah yang tepat.
Ia menilai langkah tersebut sebagai peringatan bagi aparatur lainnya yang melakukan tindakan serupa. Selain itu, Wapres juga menyebut Menkeu akan terus melakukan pencarian kepada aparatur lainnya.
"Dan apa yang terjadi dengan peristiwa penganiayaan, kemudian orang tuanya dianggap itu memiliki kekayaan yang terlalu besar, saya kira Menteri Keuangan sudah melakukan langkah perbaikan dan bahkan akan terus juga melakukan penelitian kepada yang lain-lain," jelas dia.
Ma'ruf tak ingin akibat peristiwa pejabat pajak tersebut kemudian berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta ketidakpatuhan dalam membayar pajak.
"Karena itu saya kira tidak tepat lah, kalau kemudian hal yang seperti itu ini kemudian menjadi isu kemudian timbul ketidakpercayaan. Jangan sampai orang (tidak mau) membayar pajak, saya kira itu tidak tepat," ujar Ma'ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
