Rabu 01 Mar 2023 00:43 WIB

KPK Terima Info Banyak Pejabat Kemenkeu Kaya Raya

Marwata menyebut banyak pejabat Kemenkeu dengan kekayaan mencapai Rp 50 miliar.

Rep: Flori Sidebang, Fergi Nadira B/ Red: Andri Saubani
Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kemenkeu belakangan disorot terkait kepatuhan LHKPN pegawai dan pejabatnya. (ilustrasi)
Foto: Dok Kemenkeu
Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kemenkeu belakangan disorot terkait kepatuhan LHKPN pegawai dan pejabatnya. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku menerima informasi soal banyaknya pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang kaya raya. Bahkan, ia mengatakan, kekayaan yang dimilik para pejabat itu bisa mencapai Rp 50 miliar.

"Kemarin kan saya sudah dapat forward terkait pejabat di Kementerian Keuangan itu ternyata kaya-kaya kan, seperti itu. Ada yang (total kekayaannya) sampai 50 (Rp 50 miliar), ada yang 50 (Rp 50 miiliar), banyak kan seperti itu," ungkap Marwata, Selasa (28/2/2023).

Baca Juga

Marwata melanjutkan, kekayaan para pejabat menjadi perhatian KPK. Ia menjelaskan, pihaknya dapat melakukan pemeriksaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan oleh pejabat.

Ia menegaskan, KPK tidak hanya fokus pada pejabat yang memiliki kekayaan berlimpah. Namun, pejabat yang punya harta sedikit, tapi tak wajar juga bakal ditelusuri.

"Jadi tidak hanya (kekayaan pejabat) yang tinggi saja yang akan kita klarifikasi, termasuk yang kita duga, ini yang melaporkan (LHKPN) rendah itu belum bener juga. Ini jangan-jangan banyak aset yang diatasnamakan orang lain dan tidak dilaporkan. Karena kalau kita lihat posisinya sangat strategis tetapi laporannya sangat rendah, nilai cash-nya saja di bawah Rp 100 juta, penghasilan dia perbulan puluhan juta. Nah, ini kan kita juga bertanya-tanya, utang enggak ada," jelas Alex.

Menurutnya, banyak pejabat yang melaporkan hartanya tidak sesuai dengan profil atau jabatannya. "Saya sampaikan, sebetulnya kan banyak pejabat-pejabat kita yang melaporkan harta kekayannya kalau kita lihat profil yang bersangkutan enggak match (sesuai). Ya, kalau kita hanya melihat pekerjaan yang bersangkutan selaku penyelenggara negera atau ASN, ya, itu enggak cocok, maka ada yang melaporkan," kata Marwata.  

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perihal isu-isu yang muncul di intansi keuangan, khusunya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk diambil hikmah dan berkah. Hal ini menyusul  tercorengnnya nama Kemenkeu lantaran kasus yang mulanya dipicu anak pejabat pajak, Mario Dandy Satriyo. 

"Berkah dari situasi ini akan membuat kita solid di dalam. Dari situasi ini kita semakin fokus. Painful memang, tapi kita lebih sensitif, punya empati kepada masyarakat yang melihat ke kita," ujar Sri Mulyani pada pengarahan ke pegawai Kementerian Keuangan Solo Raya di Aula Kanwil DJP Jawa Tengah II, seperti dikutip laman resmi DJP, Selasa (28/2/2023).

Sri Mulyani mengakui instansi yang dipimpinnya tengah menghadapi erosi kepercayaan masyarakat. Namun, ia yakin bahwa mayoritas pegawai Kemenkeu memegang teguh integritas.

"Saya percaya mayoritas sangat banyak pegawai Kemenkeu termasuk jajaran pajak adalah mereka yang bekerja sangat baik, benar dan lurus serta jujur," ungkap dia.

Menurutnya, mereka inilah yang merasa terluka dan kecewa atas perbuatan oknum yang mencemarkan nama baik Kemenkeu dan DJP. Ia pun memberikan semangat kepada seluruh pegawai untuk menjalankan tugas negara, memegang integritas dalam mengelolan APBN. 

"Kepercayaan publik harus kembali dibangun dengan bekerja tekun, kompeten serta dapat diandalkan dan jujur," kata dia.

 

photo
Barang dan jasa yang tidak terkena pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen. - (Tim Infografis Republika.co.id)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement