REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG—Para perangkat desa di Jawa Tengah memiliki penting dalam mendukung Pemerintah mewujudkan capaian target program pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.
Pasalnya, para perangkat desa merupakan ‘eksekutor’ dari program- program yang digulirkan pemerintah di wilayah/ lingkungannya masing- masing, tak terkecuali dengan program pengentasan kemiskinan.
Maka, para perangkat desa di Jawa Tengah diminta untuk memaksimalkan peran serta fungsinya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya maupun dalam mendorong capaian program pemerintah.
Hal ini ditegaskan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sat memberikan sambutan secara daring, pada acara Musyawarah Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang dipusatkan di Kabupaten Tegal, Sabtu (25/2).
Menurut gubernur, perangkat desa harus memahami permasalahan yang ada di wilayahnya masing- masing dan melakukan pendataan dengan baik sebagai acuan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya.
“Jadi, apa yang bisa dibantu, yakni data yang benar baik terkait berapa jumlah ibu hamil, berapa jumlah yang berisiko tinggi, berapa yang potensi stunting atau berapa warganya yang mengalami kurang gizi,” tegasnya.
Maka, lanjut Ganjar, setiap perangkat desa agar aktif ‘blusukan’ di lingkungan masyarakatnya untuk bisa mengetahui kondisi warganya secara riil.
Bahkan bukan hanya jumlah ibu hamil, tetapi juga berapa rumah yang tidak layak huni --dan sebagainya-- hingga jumlah kepala keluarga yang masuk dalam ketegori miskin ekstrem dan perlu dibantu.
Dengan data- data tersebut, PPDI akan banyak membantu kerja Pemerintah dalam program penanganan, seperti menyalurkan atau menyiapkan berbagai bantuan secara tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.
PPDI juga bisa turut andil dengan ‘menggandeng’ perusahaan- perushaan terkait lapangan kerja dalam mendorong peningkatan kesejahteraan warganya.
“Harapan saya, kawan-kawan dari PPDI ini --dari fungsi organisasi-- bisa mendorong untuk menyelesaikan persoalan- persoalan itu,” tandas gubernur.
Tidak hanya itu, orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah ini juga menitipkan pesan kepada perangkat desa agar mendata anak usia 7 hingga18 tahun yang putus sekolah, kemudian dicari solusi untuk membantu Mereka dapat melanjutkan sekolah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan membantu menyekolahkan. Karena Pemprov Jawa Tengah juga memiliki program ‘memerangi’ kemiskinan melalui pendidikan.
Jika persoalan pengngguran sudah tertangani, yang putus sekolah sudah tertangani, termasuk warg yang disabilitas maka akan membantu menciptakan kemakmuran di tingkat desanya.
Untuk itu, gubernur juga berharap Musda PPDI kali ini juga akan melahirkan gagasan dan masukan yang mengutamakan kepentingan rakyat, sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan kewajiban negara menjamin kehidupan fakir miskin dan anak terlantar.
Para perangkat desa yang tiap hari bertemu, ngobrol dan melayani warganya bisa merespon ‘PR’ yang ada di lingkungan masyarakatnya.
Di penhujung sambutannya, gubernur juga mengimbau agar perangkat desa menjalin komunikasi dan bersinergi yang baik dengan kepala desa.
Sehingga nantinya proses pelaksanaan pemerintahan desa berjalan harmonis. “Tunjukkan kepada masyarakat bahwa kalian adalah para pelayan dan abdi yang selalu berada paling depan, dalam mengentaskan persoalan masyarakat,” tandas Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika