REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga lokal harus berperan dalam pembangunan Ibu Kota Negar (IKN). Karenanya, Kabupaten Berau bisa menciptakan Perda sendiri yang mengatur hak-hak tenaga kerja lokal untuk dapat terlibat dan berkontribusi dalam pembangunan di daerah.
Apabila hal tersebut dapat diterapkan dalam pembangunan IKN nantinya, akan memberikan suatu kepastian bagi masa depan masyarakat lokal Kaltim.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia/SEMMI Cab Kab Kukar, Hasran dalam Seminar bertema “Peranan Tenaga Kerja Lokal Dalam Pembangunan IKN” yang digelar Jumat, 17 Februari 2023 di T-Co Coffe, Jl. Banggeris No. 11, Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Seminar ini digelar oleh Forum Milenial Nusantara (FMN) untuk mensukseskan Pembangunan IKN.
Hasran mengatakan, mahasiswa dan pemuda harus memiliki pengetahuan agar dapat bersaing dengan para pendatang nantinya di IKN, kemudian nantinya dapat berkontribusi untuk kemajuan daerah melalui bentuk riset dan studi lapangan di IKN.
"Jangan hanya kita berdiskusi saja tanpa memberikan bentuk nyata dari diskusi dan pembahasan kita pada hari ini," kata dia dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Sabtu (18/2/2023).
Mungkin selanjutnya, kata dia, Pemprov Kaltim dapat mendorong pembentukan Perda yang memprioritaskan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan IKN. Adanya rencana kunjungan Presiden RI dapat menjadi pacuan bagi kita untuk membentuk suatu kajian atau RTL terkait keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan IKN.
"Kami juga memperhatikan bahwa adanya jadwal Pilpres 2024 nantinya memberikan banyak anggapan bahwa masyarakat Kaltim harus mempertimbangkan Capres yang mendukung pembangunan IKN agar dapat dipilih menjadi Presiden RI selanjutnya," katanya.
Menurut Husain Firdaus, Founder Forum Milenial Nusantara, saat ini pihaknya belum melihat bentuk nyata keseriusan Pemda setempat dalam mengawal pembangunan IKN. Oleh karena itu, milenial harus bisa mengambil peran yang signifikan untuk memberikan dorongan bagi Pemda untuk dapat mengambil langkah nyata dalam mengutamakan peran masyarakat lokal dalam pembangunan IKN.
Sehingga, dengan adanya FMN selama ini dalam mengadakan diskusi terkait pembangunan IKN tentu ke depan akan diarahkan menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya melalui bentuk nyata yang lebih berpengaruh dalam pembangunan IKN.
Sementara menurut Firimus Api, Ketua Bidang Sospol BEM Nusantara Kaltim, adanya rencana kunjungan kerja Presiden ke IKN yang kabarnya akan datang membawa investor untuk bekerja sama dalam pembangunan IKN tentu menjadi suatu kabar baik bagi masyarakat lokal Kaltim bahwa ada ketertarikan dari luar negeri untuk membantu pengembangan IKN.
Selanjutnya, kata dia, pihaknya bisa membuat kajian untuk memberikan masukan dan saran seperti RTL (Rapat Tindak Lanjut) dalam rangka mendorong pemerintah agar pembangunan IKN dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya.
Namun, kata dia, gerakan Ormawa maupun kepemudaan jarang sekali membuat RTL atau membentuk kajian yang ditujukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah. Dengan adanya pembentukan RTL ini nantinya akan menjadi acuan dalam menentukan arah gerakan mahasiswa selanjutnya.
"Karena apabila hanya kita melakukan gerakan melalui pemikiran dan angan-angan semata tentu dapat terjadi bias atau ketidaksesuaian antara Ormawa satu dengan yang lainnya. Sementara yang kita butuhkan adalah suara yang satu dan solid dalam mengarahkan gerakan nyata kita ke depan," katanya.
Ketua Umum DPM Universitas Nahdlatul Ulama/UNU Kaltim Zul Fazri S.M mengatakan, apabila dibandingkan dengan kualitas pendidikan lulusan dari luar daerah Kaltim tentu sangat berat. Meskipun, beberapa mahasiswa dapat bekerja dan bersaing bersama dengan para lulusan dari luar daerah. Sehingga pembentukan RTL mungkin dirasa perlu untuk didorong sebagai bentuk upaya nyata untuk bersaing dengan para lulusan dari luar daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika