REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi D DPRD DKI Jakarta mendesak Dinas Bina Marga DKI untuk segera menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan terkait proyek jalan tembusan Pasar Minggu-Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Proyek yang sempat mangkrak sejak 2019 tersebut diminta agar dapat tersambung pada tahun ini.
"Kalau tidak salah kendalanya pembebasan lahan. Paparan Pak Hari (Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta) terkait hal itu minta disiapkan anggaran. Kemungkinan 2023 ini ada deh anggarannya," kata Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (7/2/2023).
Ida mengatakan, Dinas Bina Marga DKI harus segera menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait dengan lahan milik warga. Baik permasalahan kepemilikan lahan maupun ihwal kesepakatan negosiasi harga agar jalan tembus bisa segera dieksekusi.
"Kalau lahan tersebut bermasalah atau kepemilikan ganda misalnya ada yang punya sertifikat atau girik dan sebagainya, harapan kami dikonsinyasi, supaya Dinas Bina Marga tidak kena kesalahan hukum. Tapi kalau permasalahan adalah negosiasi harga, harus komunikasi dengan baik, masyarakat jangan dirugikan," terang Ida.
Dia menegaskan, proyek tersebut harus terealisasi pada tahun ini. Hal itu mengingat proyek jalan tembusan Pasar Minggu-Tanjung Barat merupakan salah satu dari 10 jalan tembusan yang akan dibangun oleh Dinas Bina Marga DKI pada 2023. Adapun total anggaran pembangunan jalan tembus mencapai Rp 200 miliar.
"Ya (harus selesai pada 2023), secepatnya karena memang Pj (Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono) mengatakan bahwa percepatan pengurangan banjir dan kemacetan menjadi prioritas," tutur Ida.
Lokasi jalan tembus itu tidak jauh dari Markas Badan Intelijen Negara (BIN) di Pertigaan Volvo. Nantinya, jalan tembus yang berada di sisi rel kereta itu tersambung di seberang Stasiun Pasar Minggu hingga sampai ke Tanjung Barat.
Proyek jalan tembusan Pasar Minggu-Tanjung Barat sempat mangkrak sejak 2019. Pemprov DKI akan melanjutkan proyek itu, namun pandemi Covid-19 datang. Sehingga pekerjaannya menjadi tertunda sampai sekarang.
Jalan tersebut merupakan link jalan utama penghubung antara Jakarta dan Depok. Kendala yang dihadapi pada pembangunan fasilitas yang diharapkan dapat menekan angka kemacetan tersebut adalah masalah pembebasan lahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
