REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad akan meminta Komisi IX untuk memberikan perhatian khusus terhadap kembali merebaknya kasus gagal ginjal akut. Untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ia meminta agar kasus tersebut kembali ditelaah, mengingat dalam waktu lama kasus tersebut sempat terhenti.
"Kita juga kepada pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk bersama-sama kita telaah dan pelajari, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dan keras menurut saya, supaya hal ini tidak terjadi lagi," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
DPR lewat Komisi IX tentunya akan mendalami penyebab munculnya kembali kasus gagal ginjal akut. Apalagi, pemerintah lewat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menarik banyak obat yang mengindilasikan menjadi penyebab penyakit tersebut.
"Karena yang sudah beredar di masyarakat ini kan juga agak susah, apalagi di daerah pelosok. Untuk itu kita jadikan evaluasi dan kemudian menjadi suatu tindakan terukur dan tegas dalam hal antisipasi hal tersebut supaya tak terjadi lagi," ujar Dasco.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) M Syahril, mengonfirmasi adanya penambahan dua kasus baru Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA). Penambahan itu, terjadi setelah tidak adanya kasus baru sejak awal Desember tahun lalu.
“Penambahan kasus tercatat pada tahun ini, satu kasus konfirmasi GGAPA dan satu kasus suspek,” ujar Syahril di Jakarta, Senin (6/2/2023).
Menurutnya, dua kasus itu dilaporkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dari dua kasus tersebut, satu pasien meninggal dunia. Kemenkes membeberkan kronologi pasien GGAPA tersebut hingga meninggal dunia.
Berdasarkan pemaparan, satu kasus konfirmasi GGAPA merupakan anak berusia 1 tahun yang mengalami demam pada 25 Januari 2023. Pasien diberikan obat sirop penurun demam yang dibeli di apotek dengan merk Praxion.
Dengan adanya dua kasus baru itu, Kemenkes meminta agar Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah lain untuk aktif memantau pasien dengan gejala GGAPA dan segera merujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk Kemenkes untuk menangani pasien tersebut.
Kemenkes bersama sejumlah pihak seperti IDAI, BPOM, ahli epidemiologi, Labkesda DKI, Farmakolog, para Guru besar dan Puslabfor Polri masih melakukan penelusuran epidemiologi. Tujuannya, untuk memastikan penyebab dan faktor risiko gangguan ginjal akut.
“Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampel obat dan darah pasien,” tegas dr Syahril.
Sejauh ini, BPOM memang telah melakukan investigasi atas sampel produk obat dan bahan baku baik dari sisa obat pasien, sampel dari peredaran dan tempat produksi. BPOM juga telah melakukan pemeriksaan ke sarana produksi terkait Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
Ikuti Whatsapp Channel Republika