REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengkritik pola pembangunan pada Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Ia menyinggung isu mulai dari sektor hukum, keadilan, hingga pengawasan tenaga kerja asing (TKA) China di Indonesia. TKA China bisa dengan bebas masuk.
Menurut politisi tersebut, pembangunan yang paling lemah pada masa pemerintahan Jokowi adalah sektor hukum. Ia mengatakan, keadilan dan kepastian hukum seperti makin menjauh, padahal masalah paling fundamental bagi sebuah negara.
"Kalau keadilan tidak ada, yang kuat menang, yang lemah tersingkir dan terabaikan, ketidakpuasan akan menumpuk di mana-mana," kata Yusril melalui cicitan di Twitter @Yusrilihza_Mhd, Senin (6/2/2023).
"Ketidakadilan masalah pertanahan, ketika yang kuat selalu menang dan yang lemah (rakyat kecil) selalu kalah, kekecewaan akan semakin menjadi-jadi," ujarnya menambahkan.
Ia juga menyinggung para pemilik modal dan pengusaha yang kerap mengabaikan hak-hak buruh. Hal itu pun menurutnya memicu aksi demonstrasi dan protes akan terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, keseimbangan dan keadilan bagi kedua pihak mutlak perlu dalam konsep dan aturan. Sementara Pemerintah mengawasi, menjaga, dan menegur pihak yang salah.
Selain itu, Yusril juga membahas industri manufaktur Indonesia. Ia mengatakan, industri tersebut harus dibuka luas untuk daerah Pulau Jawa agar terjadi pemerataan dan penciptaan lapangan kerja. "Upah yang wajar dan jaminan hukum serta keadilan ditegakkan pemerintah dan kalau dua hal ini tidak ada, industri manufaktur akan lagi ke Vietnam, Kamboja, dan Laos," katanya.
Berkelindan dengan itu, ia menekankan bahwa kepastian hukum tentang eksistensi perusahaan harus dijaga ketat dengan sistem dan kontrol oleh Kemenkumham. Yusril menekankan kepada sistem pelayanan imigrasi yang harus dievaluasi oleh pemerintah agar tidak mudah bobol.
"Jangan biarkan IT mudah dibobol dan diubah-ubah notaris sehingga kepastian hukum berantakan, ya kalau begini keadaannya, siapa pun takut mendirikan usaha di negara ini," katanya.
Kritik Penanganan Isu TKA China
Selain itu, Yusril juga mengkritik tentang isu TKA China yang menjadi bahan berita dan agitasi hingga propaganda di media sosial. Mengenai hal ini, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berdiam diri menghadapinya.
"TKA China bebas-bebas masuk tanpa pengawasan ketat dan seleksi yang hati-hati terhadap jenis pekerjaan yang boleh dilakukan TKA. Ini bukan saja menimbulkan masalah ketenagakerjaan, melainkan juga masalah sosial dan politik yang rawan serta menjadi ancaman stabilitas," ujarnya.
"Tidak semua beritanya sesuai fakta, tetapi hal-hal seperti ini mudah mempengaruhi orang awam dan membuat suasana menjadi tegang. Pemerintah tidak boleh berdiam diri menghadapinya," ujarnya menambahkan.
Menurutnya, rakyat ingin mengetahui sikap pemerintah mengatasi isu tersebut. Kendati begitu, ia mengimbau masyarakat untuk kritis kepada calon-calon presiden berkelindan dengan konsepsi para calon untuk mengatasi ketidakadilan pertanahan dan kepastian hukum serta mengatasi banjirnya TKA China.
"Hanya pemerintah yang cerdas dan cepat tanggap mengatasi masalah yang mampu membawa bangsa dan negara ini menjadi negara maju ke depan. Kalau tidak, selamanya kita akan ketinggalan dari negara-negara lain," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika