REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyoroti unjuk rasa yang dilakukan ratusan pengemudi ojek online (Ojol) di DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1) kemarin. Menurut Heru, jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta masih lama jikalau benar-benar akan diimplementasikan.

Oleh sebab itu, ia meyakinkan semua pihak menyoal proses dan berbagai tahapan yang memiliki banyak kemungkinan ke depannya. “Ya itu kan prosesnya masih lama, masih ada tahapan-tahapan,” kata Heru kepada awak media di Jakarta, Jumat (27/1). 

Menurut dia, sejauh ini proses masih akan berjalan sebagaimana mestinya. Terutama, tahapan diskusi dengan para ahli transportasi untuk perbaikan di Jakarta. “Jadi masih jauh,” katanya.

Sebelumnya, sekitar seratusan pengemudi ojek daring atau ojol berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/1). Para pengunjuk rasa dengan seragam dan platform berbeda itu menolak penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

“Kita hanya minta ini dibatalkan,” kata salah satu orator dari mobil komando di lokasi.

Dia mengatakan, wacana sejak gubernur-gubernur lalu tersebut memang sudah diketahui banyak pihak. Namun demikian, mencuatnya kembali keputusan untuk membuat jalanan di DKI berbayar dirasa tidak tepat. “Lawan, tolak ERP. Legislator, jangan berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di 2024,” lanjutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika