REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Politikus Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Kabupaten Lebak Musa Weliansyah menyatakan, revisi UU Desa Nomor 06 Tahun 2014 perlu dikaji secara objektif, profesional, dan akuntabel. Revisi itu berkaitan dengan rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi sembilan tahun.
"Saya kira jangan sampai revisi UU Desa Nomor 06 Tahun 2014 adanya kepentingan politik atau konflik kepentingan, apalagi sampai menjual jual rakyat, rakyat mana yang mereka maksud," kata anggota DPRD Kabupaten Lebak dalam keterangannya di Lebak, Jumat.
Revisi UU Desa Nomor 06 Tahun 2014 tentang rencana masa jabatan kepala desa dari enam menjadi sembilan tahun itu bukan permintaan masyarakat, melainkan kehendak para kepala desa. "Alasan untuk fokus membangun dengan waktu enam tahun sudah lebih dari cukup. Dan kemudian alasan lain tidak bisa konsentrasi membangun karena dampak pemilihan kepala desa (pilkades). Itu sangat lucu," katanya.
Karena membangun desa menggunakan dana desa yang dibahas di dalam RKPDes oleh masyarakat dan pemerintah desa hingga lahirnya APBDesa dan sampai sekarang semua desa berjalan baik. "Kami tidak mendukung adanya perubahan masa jabatan kerja kepala desa menjadi sembilan tahun," kata Musa.
Menurut dia, jika UU Desa Nomor 06 Tahun 2014 direvisi bukan ujung-ujungnya menambah jabatan kepala desa yang sebelumnya dilantik lima tahun dan kemudian diperpanjang secara otomatis. "Persoalan itu tentu tidak benar dan jika pemerintah dan DPR merevisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tidak berlaku surut. Artinya, berlaku setelah diundangkan dan perpanjangan jabatan yang dimaksud bagi kepala desa terpilih yang pilkadesnya dilaksanakan setelah revisi undang-undang tersebut disahkan," katanya.
Permohonan revisi UU desa, terkait masa jabatan kepala desa dipastikan tidak semua kepala desa setuju. "Kami melihat di beberapa media sosial (medsos) tidak sedikit kepala desa yang menolak, maka dari itu badan legislasi DPR RI jangan terburu-buru merevisi Prolegnas 2023 hanya karena aksi para kepala desa," kata ketua Fraksi PPP di DPRD Lebak.
Apabila dipaksakan direvisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun, kemungkinan banyak yang akan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji revisi tersebut. Sebetulnya, menurut dia, revisi UU Desa Nomor 06 Tahun 2014 untuk masa perpanjangan jabatan kepala desa karena kepentingan menjelang Pemilu 2024.
"Kami menolak revisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 karena justru akan mencederai demokrasi, dan lebih baik jangan ada pilkades sekalian dan angkat saja kepala desa dari unsur ASN oleh bupati atau wali kota," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika