REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR yang juga Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kendati demikian, ia mengatakan DPR dan partai politik boleh menyuarakan kinerja menteri yang dianggap tidak membantu pemerintahan.
"Sebagai partai politik atau sebagai individu tentu saja kita boleh mengingatkan atau menyuarakan hal-hal yang dianggap mungkin tidak terlalu membantu kinerja dalam pemerintah dan lain sebagainya," ujar Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/1).
Kendati demikian, ia tak mengungkapkan menteri-menteri mana saja yang perlu dievaluasi oleh Jokowi. Karena sekali lagi disampaikan, reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
"Saya tidak bisa katakan hal itu-itu kan prerogatif Presiden dan saya tidak diajak bicara sama Presiden, jadi ya tanyakan sama Presiden," ujar Puan.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi berulang kali memberikan isyaratnya untuk melakukan perombakan kabinet. Reshuffle santer beredar akan dilakukan terhadap menteri dari kader Nasdem setelah elite PDIP semakin gencar melancarkan serangan-serangannya.
Terakhir saat melakukan kunjungan kerja di Dumai, Jokowi memberikan isyarat akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat. Jokowi menyebut reshuffle bisa saja dilakukan besok atau beberapa hari ke depannya.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan wacana reshuffle tidak akan dilakukan pada Januari ini. Kendati demikian, dia enggan menjawab saat kembali ditanya apakah reshuffle akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bulan depan.
“(Reshuffle Januari) enggak, enggak ada. (Februari) ya enggak tahu kalau itu,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2022).
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga ditanya terkait wacana perombakan kabinet. Namun, dia enggan memberikan tanggapannya saat ditanya apakah reshuffle akan dilakukan pada Januari ini. “Kamu kan bilang bocoran, saya bertanggung jawab untuk menjaga jangan sampai bocor,” ujar Pramono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika