REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Memasuki awal 2023 tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi naik tipis, setelah sebelumnya sempat terkoreksi. Temuan survei NEW INDONESIA Research & Consulting menunjukkan 76,4 persen publik puas dipimpin Jokowi.
Pada survei sebelumnya, Oktober 2022, tingkat kepuasan sedikit turun dari 80,6 persen menjadi 75,5 persen. Kenaikan tingkat kepuasan publik memberi optimisme bagi pemerintah di tengah ancaman resesi global dan menjelang tahun politik.
“Awal 2023 dibuka dengan naiknya tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi,” ungkap Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, pada Selasa (17/1/2023).
Menurut Andreas, tingginya kepuasan publik tidak bisa dilepaskan dari kinerja pemerintahan Jokowi periode kedua dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
Indonesia menutup 2022 dengan suksesnya penyelenggaraan KTT G20, di tengah situasi ketegangan akibat perang di Ukraina. Meskipun bukan aktor utama dalam percaturan global, terbukti Indonesia berhasil terlibat dalam upaya mendorong perdamaian dunia.
Sebelumnya Jokowi berkunjung langsung ke Kiev, ibu kota Ukraina, yang luluh-lantak dihantam serangan Rusia dan berlanjut dengan ke Moskow untuk menemui Presiden Vladimir Putin. Hasilnya, Rusia mencabut embargo pangan dan pupuk yang dibutuhkan oleh dunia.
Tahun 2023 juga menjadi giliran Indonesia menjadi ketua ASEAN, memastikan peran strategis pada tingkat kawasan. Selain Ukraina, wilayah Asia Timur juga menjadi titik panas geopolitik dunia, seperti di Selat Taiwan dan Laut China Selatan.
“Perang dan situasi pasca-pandemi membuat kekacauan pada rantai pasok global, terutama pangan dan energi,” jelas Andreas. Pada titik itu Indonesia mengambil peran untuk meredam ketegangan serta menjaga ketahanan pangan dan energi.
Meskipun demikian, imbas dari gangguan rantai pasok tetap dirasakan oleh semua negara, termasuk Indonesia. Krisis minyak goreng sempat dialami, dan kenaikan harga BBM non-subsidi maupun bersubsidi tak dapat dihindarkan.
“Ekonomi Indonesia dinilai cukup resiliens menghadapi bayang-bayang resesi, tetapi dampaknya akan tetap dirasakan,” Andreas mengingatkan. Keputusan pemerintah mencabut kebijakan PPKM merupakan langkah tepat agar sektor-sektor ekonomi bergerak lebih cepat.
Hasilnya, dari mayoritas publik yang merasa puas, di antaranya 7,09 persen merasa sangat puas. Di sisi lain terdapat 19,8 persen responden merasa tidak puas, di antaranya 1,2 persen tidak puas sama sekali, dan 3,8 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
“Sejumlah persoalan dari kasus Ferdy Sambo dan tragedi Kanjuruhan pada ranah penegakan hukum, aspek legislasi seperti pengesahan RKHUP dan Perppu Cipta Kerja, hingga masalah ekonomi menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat,” Andreas menjelaskan.
Baca juga : Jokowi Minta Waspadai Ujian Ekonomi
Langkah pahit menaikkan harga BBM bersubsidi terpaksa diambil, tetapi dibarengi dengan pemberian BLT dan subsidi upah. “Pemerintah dipaksa untuk kreatif mencari solusi di tengah ketidakpastian global dan memanasnya tensi politik menuju Pemilu 2024,” pungkas Andreas.
Survei NEW INDONESIA Research & Consulting dilakukan pada 5-10 Januari 2023 terhadap 1200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika