REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dinilai akan berdampak positif pada pembangunan. Salah satunya, bisa mengurangi dikotomi antada pulau Jawa dan pulau lain.
"Bagi saya sendiri, pembangunan IKN ini saya apresiasi secara positif. Karena, itu bisa memberikan dampak untuk mengurangi dikotomi antara pulau Jawa dengan pulau lain atau dikotomi Barat dan Timur," ujar Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman/Fekon Unmul, Dr Michael SE ME dalam keteranannya yang diterima Republika.co.id, Senin (16/1).
Untuk melihat kemajuan yang terjadi akibat pembangunan IKN, kata dia, harus dilakukan studi komparatif sebelum dan sesudah pembangunan. Jadi, tidak bisa hanya dilihat begitu saja.
"Misalnya, untuk melihat peningkatan aset masyarakat, harus dilihat sebelum dan sesudah pembangunan IKN, begitu juga dengan aksesibilitas maupun pendapatan warga," katanya.
Hal ini sangat penting, kata dia, karena sampai sekarang belum ada yang terpikir sampai kesana. Tanpa studi komparatif ini, maka tidak bisa menjustifikasi ada kemajuan.
"Harapan saya bahwa IKN ini tetap harus bisa dibangun sedemikian rupa, bahwa IKN ini harus diupayakan menjadi Proximity dari Jakarta dan Amenities dari Jakarta bahkan kalau bisa lebih dari Jakarta. Apalah gunanya membangun IKN jika tidak ada Proximity dan Amenitiesnya," katanya.
IKN ini, kata dia, kunci pembangunan dari aspek perekenomian regional/wilayah dan nasional secara makro. Berikutnya lagi kemampuan pemerintah dengan kebijakan ekonomi-nya dan kemampuan bank sentral dalam mengayomi empat pasar. Yakni, pasar komoditas/sektor riil, pasar uang, pasar tenaga kerja dan pasar surat-surat berharga.
"Kalau keempat pasar ini betul-betul bisa dijalankan di IKN maka IKN sebagai pusat peradaban baru pasti bisa diwujudkan," katanya.
Untuk melihat peningkatan ekonomi akibat pembangunan IKN, kata dia, ukurannya dapat ditentukan melalui peningkatan pendapatan nasional, peningkatan aset penduduk dan perkembangan aksesibilitas.
Menurutnya, jika tiga indikator ini tidak dapat dipenuhi dalam pembangunan IKN, maka dalam ilmu ekonomi, IKN ini tidak memenuhi sasaran pembangunan. Dalam jangka panjang yang bisa diharapkan, IKN ini harus bisa mendekati perkembangan yang dicapai Jakarta saat ini.
"Ada dua hal yang bisa kita lihat pertama Proximity, artinya IKN ini paling tidak sama dengan Jakarta yang ada sekarang bahkan kalau bisa harus lebih dari Jakarta," katanya.
Kedua, kata dia, Amenities, di IKN ini sendiri harus tersedia berbagai fasilitas baik itu pendidikan, rumah sakit ataupun apa saja yang dibutuhkan masyarakat setempat. Fasilitas ini bukan hanya dalam cakupan regional/nasional, kalau bisa sampai internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
