REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, secara geologis wilayah Provinsi Maluku merupakan kawasan dengan aktivitas tektonik dan kegempaan serta tsunami paling aktif di Indonesia.Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Maluku di VIP Bandara Internasional Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (12/1/2023).
“Hal ini menjadi penting bagi kita bahwa kesiapsiagaan terhadap gempa dan tsunami di Provinsi Maluku merupakan hal yang wajib karena memang kita hidup di kawasan tektonik aktif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Suharyanto menyampaikan bentuk mitigasi yang paling utama untuk bencana gempa bumi adalah penguatan bangunan agar lebih tahan gempa.
“Bukan gempa yang membunuh, tetapi reruntuhan bangunan yang tidak tahan gempa,” tuturnya.
Kepala BNPB turut mengapresiasi kecepatan respons cepat Pemprov Maluku dan pemerintah kabupaten setempat melalui penetapan status tanggap darurat.
“Respons cepat dari Pemprov Maluku dan pemerintah kabupaten dengan status tanggap darurat ini sangat baik, sehingga pemerintah pusat dapat memberikan dukungan untuk menjamin kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi,” ucapnya.
Suharyanto juga mengingatkan bahwa bencana adalah urusan bersama. Langkah penetapan status tanggap darurat menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.
“Tidak ada yang bisa menghadapi bencana sendirian, harus berkolaborasi dan bersinergi,” tegasnya.
Setelah menetapkan status tanggap darurat, Suharyanto memberikan arahan untuk pemerintah daerah agar dapat membentuk pos komando serta secara cepat mendistribusikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
“Yakinkan betul saat tanggap darurat, kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, hal ini menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Setelah melalui masa tanggap darurat, Suharyanto mengatakan bahwa pemerintah daerah dapat langsung menetapkan masa transisi hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendataan menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan sehingga dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
“Harus cepat pendataannya dan spesifik langsung by name by address semakin cepat pendataannya maka singkat juga penderitaan yang dirasakan warga terdampak,” tegasnya.
Suharyanto juga menyampaikan pemerintah akan memberikan santunan dana bantuan untuk perbaikan rumah rusak. “Rumah rusak berat akan diberikan bantuan senilai Rp 60 juta, rusak sedang Rp 30 juta dan rusak ringan Rp 15 juta,” tuturnya.
Beliau juga menegaskan bahwa pendataan harus dilakukan secara cepat agar pembangunan rumah dapat segera dilakukan. "Percepat proses pendataan, langsung dilaporkan ke pusat agar bisa cepat diproses,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
