Kamis 12 Jan 2023 17:51 WIB

Moeldoko Bantah Ada Intervensi Istana Loloskan Partai Tertentu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bantah ada intervensi Istana dalam loloskan partai.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Bilal Ramadhan
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Moeldoko bantah ada intervensi Istana dalam loloskan partai.
Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Moeldoko bantah ada intervensi Istana dalam loloskan partai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah tuduhan adanya intevensi Pemerintah dalam meloloskan partai politik tertentu dalam Pemilu 2024. Moeldoko menegaskan tidak ada kepentingan Pemerintah untuk meloloskan partai politik.

"Nggak ada itu, nggak ada kepentingan dari Istana," kata Moeldoko saat ditemui wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Baca Juga

Moedoko meminta untuk tidak asal menuding Pemerintah ikut terlibat dalam proses tahapan Pemilu. Dia meminta pihak-pihak yang menuding melakukan konfirmasi ulang.

"Itu perlu dikonfirmasi lagi," ujarnya.

 

Begitu juga terkait tudingan dari perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay yang mengatakan adanya intervensi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ini siapa (yang dituding). Kalau Menkopolhukam, tanya ke Menkopolhukam. Yang jelas, di Istana nggak ada itu," ujarnya.

Sebelumnya, rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/1/2023) mendadak berlangsung tertutup.

Hal itu terjadi ketika Hadar Nafis Gumay dari Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) membeberkan bukti-bukti kecurangan komisioner dan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang salah satunya memerintahkan agar Partai Gelora diloloskan ikut menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Mendadak Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia langsung mengubah rapat menjadi tertutup bagi wartawan. Saat rapat masih terbuka, Hadar menjelaskan temuan dugaan kecurangan, bukti-bukti, dan keterlibatan lembaga negara, seperti Istana dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Ketika mendengar ada nama lembaga negara lain disebut perwakilan Koalisi, Doli langsung memotong penjelasan Hadar. Politikus Partai Golkar tersebut meminta rapat dilanjutkan secara tertutup.

"Sebentar Pak, saya kira, saya mohon maaf teman-teman, karena ini menyebutkan terkait dengan beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi, saya kira rapat ini kita alihkan tadinya terbuka ke tertutup saja," kata Doli di gedung DPR, Senayan, Rabu.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement