REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah dinilai perlu melakukan terobosan untuk mengejar jumlah dokter di Indonesia yang masih jauh di bawah standar organisasi kesehatan dunia (WHO). Salah satu langkah yang dinilai bisa dilakukan adalah dengan memprioritaskan pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kepada peserta pendidikan bidang kedokteran.
"Saat ini jumlah dokter di Indonesia masih jauh di bawah standar ideal yang ditetapkan oleh WHO. Maka sudah selayaknya jika ada percepatan pemenuhan kebutuhan dokter di Indonesia. Salah satunya dengan mengatur prioritas pemberian beasiswa LPDP untuk peserta pendidikan di bidang kedokteran," ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya, Selasa (10/1/2023).
Huda menjelaskan, dengan adanya prioritas penggunaan LPDP bagi peserta pendidikan di bidang kedokteran, maka akan meningkatkan minat lulusan SMA mengambil studi kedokteran. Menurutnya, salah satu kendala studi bidang kedokteran adalah tingginya biaya yang harus ditanggung.
"Maka jika ada jaminan pembiayaan studi bagi mereka yang memenuhi kualifikasi maka kami yakin jika kekurangan dokter di Indonesia bisa dipenuhi dalam waktu relatif singkat," katanya.
Huda mengungkapkan, berdasarkan standar WHO, jumlah ideal dokter adalah 1:1.000 penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa, maka kebutuhan dokter di Indonesia mencapai 270 ribu.
"Sementara berdasarkan data dari Kemenkes dokter ekisting berjumlah sekitar 140 ribu jiwa. Ini artinya ada kekurangan jumlah dokter sekitar 130 orang orang," katanya.
Di sisi lain, lanjut Huda, rata-rata dalam satu tahun lembaga penyelenggara pendidikan di Indonesia hanya mampu meluluskan 12 ribu calon dokter per tahun. Maka butuh waktu sekitar 10 tahun agar bisa memenuhi kebutuhan jumlah ideal dokter di Indonesia.
"Ini belum jika ada perkembangan jumlah penduduk. Maka dibutuhkan langkah terobosan untuk memperbesar kuota lulusan dokter di Indonesia," katanya.
Politikus PKB ini menambahkan, sebenarnya sudah ada upaya memperbesar kuota lulusan dokter di Indonesia. Salah satunya dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk memperbesar kuota penerimaan program sarjana kedokteran, program dokter spesialis, dan penambahan program studi dokter spesialis.
"Namun penambahan kuota ini tidak akan berdampak besar jika tidak ada intervensi untuk memastikan peningkatan jumlah peserta didik program kedokteran. Maka harus ada kepastian dari pemerintah agar ada jaminan beasiswa bagi mereka yang memenuhi kualifikasi. Salah satunya melalui redistribusi pemberian beasiswa LPDP," ujar dia.
Menkes Budi Gunadi Sadikin beberapa waktu lalu menyatakan, Indonesia saat ini masih kekurangan tenaga dokter dengan jumlah penduduk yang mencapai 270 juta jiwa. Budi mengatakan, saat ini Indonesia hanya memiliki sekitar 140.000 dokter aktif, angka yang masih jauh dari standar WHO, yaitu satu dokter umum berbanding 1.000 penduduk.
"Mau bagaimanapun argumentasi kita, memang kenyataannya kita kurang jumlah dokter," ujar Budi.
Budi mengungkapkan, hal tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah terkait transformasi kesehatan yang dititipkan oleh Presiden Joko Widodo kepadanya. Dalam rangka mengakselerasi munculnya dokter umum dan spesialis di Tanah Air, Budi berharap institusi lembaga pendidikan bergotong royong dalam memunculkan strategi percepatan itu.
"Saya butuh sekali bantuan teman-teman dari berbagai stakeholder pendidikan kedokteran untuk menciptakan lebih banyak dan cepat dokter. Agar mereka lebih cepat untuk memberikan layanan bagi masyarakat Indoensia. Saya percaya kalau kita bisa cepat dan tingkatkan, maka ini akan jadi legacy yang mendukung kesejahteraan anak kita," kata dia.
Budi juga menyebut adanya kesenjangan kualitas fakultas kedokteran di Indonesia. Menurutnya, setiap daerah memiliki kualitas fakultas kedokteran yang berbeda. Untuk itu, dia menyatakan, akselerasi penyamaan kualitas harus dilakukan.
"Harus ada akselerasi untuk penyamaan kualitas ini, juga secara jumlahnya, kita harus bikin fakultas kedokteran di Papua, di Maluku Utara, Sulawesi Barat," kata Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
