REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Program Kartu Pra Kerja akan dilanjutkan dengan skema normal atau tidak lagi dengan skema semi bantuan sosial (bansos). "Program Kartu Pra Kerja akan dilanjutkan di 2023 dengan skema normal, bukan semi bansos lagi tapi skema normal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022," katanya dalam konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja diatur oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 dengan anggaran tahap awal senilai Rp 2,67 triliun. "Skemanya berubah drastis, anggarannya turun dari Rp 18 triliun jadi Rp 2,67 triliun untuk 595 ribu peserta. Dan di tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya 1 juta orang sehingga total kita membutuhkan tambahan anggaran senilai Rp 1,7 triliun di tahun ini," kata Airlangga.
Tambahan anggaran tersebut akan disalurkan kepada sekitar 450 ribu orang.Adapun pada 2022, anggaran Kartu Pra Kerja mencapai Rp18 triliun dengan realisasi senilai Rp17, 84 triliun untuk 4.984.790 peserta atau terserap 99,12 persen.
Untuk menyambut skema baru Program Kartu Pra Kerja, Airlangga mengajak lembaga pelatihan terbaik di seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari ekosistem kartu pra kerja.
Lembaga pelatihan wajib memiliki dan mengikuti asesmen sebagai penyedia pelatihan pada skema normal. Lembaga pelatihan juga akan diseleksi dengan melibatkan tim ahli independen. "Kepatuhan lembaga pelatihan terhadap standar pelatihan juga ikut dipantau. Dan silakan bagi lembaga yang berminat bisa hubungi salah satu platform yang bekerja sama dengan Program Kartu Pra kerja, salah satunya platform yang dimiliki pemerintah yakni Sisnaker," katanya.
Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat dengan skema kemitraan public private partnership di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia untuk melaksanakan pelatihan baik secara online, offline, maupun campuran.
"Pelatihan offline secara bertahap diawali di 10 provinsi. Pembukaan gelombang pertama di lakukan di kuartal I 2023 di beberapa daerah antara lain Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
