REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat Indonesia mengalami penurunan luas wilayah akibat kebakaran hutan dan lahan sebesar 43 persen pada 2022. Adapun periode luas kebakaran hutan dan lahan sekitar 152.797 hektar sepanjang 2022.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan sejak 2020 pihaknya terus melakukan uji coba, setelah Presiden Joko Widodo meminta dilakukan penyelesaian masalah kebakaran hutan dan lahan secara permanen. “Jadi pencegahannya dengan cara monitoring hotspot, kemudian operasi/patroli, teknik modifikasi cuaca, penegakan hukum, tata kelola lanskap terutama gambut, dan lively hood. Jadi kesejahteraan masyarakatnya juga penting," ujarnya, Jumat (30/12/2022).
Di samping itu, menurutnya, laju deforestasi juga semakin menurun. Hal ini mengingat deforestasi menjadi bagian yang paling berat karena harus berinteraksi dengan berbagai pihak termasuk LSM internasional.
"Istilahnya terang pada kamu, terang pada saya, begitu kira-kira. Ini juga tidak bisa memungkiri pentingnya diplomasi internasional," ucapnya.
Pada COP 27 UNFCCC, Indonesia berada di posisi puncak upayanya dengan instrumen diplomasi iklim yaitu FoLU Netsink 2030. Sebuah komitmen ambisius sekaligus realistis dalam penurunan emisi gas rumah kaca sektor hutan sampai 2030.
"Itu bukan hal sembarangan, bukan asal-asalan. Internasional mengatakan target pada 2050 atau 2060. Kita khusus kehutanan dengan kontribusi kira-kira 59 persen dari emisi GRK, mengambil langkah berani, dengan situasi ini untuk menyelesaikan pada 2030,” ucapnya.
Pengendalian emisi GRK sektor kehutanan berlangsung dan sedang didorong terus pengendalian emisi sektor energi, industri dan sampah limbah dengan berbagai instrumen kebijakan yang ada, lintas sektor dan bersama para pihak.
“Kesadaran lingkungan hidup yang baik, kesadaran kelola sampah dan sensitif terhadap pencemaran semakin kuat di tengah masyarakat. Kebijakan alokasi dan keberpihakan pada masyarakat luas sudah berjalan dan masih membutuhkan aktualisasi nyata aspek kesejahteraan material sebagaimana kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika