REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak terkait dugaan suap pengelolaan dana hibah pada pekan lalu. Penggeledahan tersebut untuk kemungkinan pengembangan kasus setelah sebelumnya penyidik menggeledah sejumlah tempat.
"Mungkin di penggeledahan pertama ditemukan informasi yang di samping perkara pokoknya. Jadi itu dikembangkan penyidik," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Jakarta, Rabu (28/12/2022).
Kendati demikian, Alex enggan berbicara lebih rinci soal alasan penggeledahan itu, termasuk kebutuhan pemanggilan Khofifah dan Emil sebagai saksi. Sebab, penyidik yang lebih mengetahui hal tersebut.
"Kenapa harus dilakukan (penggeledahan) di ruang gubernur, wakil gubernur, dan apa, PUPR yang mengetahui kan penyidik," ujarnya.
"Tentu yang mengetahui kebutuhan dipanggilnya saksi itu, kan penyidik," imbuhnya.
KPK menggeledah Kantor Gubernur Jawa Timur pada Rabu (21/12/2022). Penggeledahan ini menyasar ruang kerja Khofifah dan Emil, Kantor Sekretariat Daerah, BPKAD dan Bappeda Jatim. "Dari lokasi yang berbeda ini, tim KPK mengamankan beberapa dokumen terkait dengan hibah yang bersumber dari APBD Jawa Timur dan barang bukti elektronik," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulisnya, Kamis (22/12/2022).
Selain itu, KPK telah menggeledah Gedung DPRD Jawa Timur pada Senin (19/12/2022) dan Selasa (20/12/2022). Dari penggeledahan ini, penyidik menemukan berbagai dokumen dan uang tunai senilai lebih dari Rp 1 miliar yang diduga terkait dengan dugaan suap pengelolaan dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simandjuntak.
"Di tempat ini penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait dengan pelaksanaan hibah, termasuk barang bukti elektronik serta uang tunai yang jumlahnya sejauh ini lebih dari Rp 1 miliar," ujarnya.
Seluruh barang dan dokumen yang diamankan oleh tim penyidik KPK dalam penggeledahan sejak Senin hingga Rabu itu akan dianalisis lebih lanjut sehingga dapat mengusut dugaan suap yang menjerat Sahat Tua.
KPK sudah menetapkan empat tersangka terkait dengan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah di Pemprov Jawa Timur pada Kamis (15/12/2022). Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dan Rusdi (RS) selaku staf ahli STPS sebagai penerima suap.
Penetapan status tersangka ini setelah mereka terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jatim pada Rabu (14/12/2022) malam. Sementara itu, tersangka pemberi suap adalah Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus selaku koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abdul Hamid (AH) dan koordinator lapangan pokmas Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng.
Sebagai penerima suap, STPS dan RS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sementara itu, AH dan IW sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
