REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar anggaran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) difokuskan pada kegiatan-kegiatan nyata yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPDLH Tahun 2022 di Gedung A.A. Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
“Jangan sampai semuanya nanti anggaran ini diecer-ecer ke mana-mana akhirnya tidak kelihatan dan tidak memberikan dampak yang nyata kepada negara kita dan dunia,” ujar Jokowi dalam sambutannya.
Menurut Jokowi, banyak aktivitas lingkungan hidup yang harus dikerjakan, mulai dari urusan sampah, konservasi fauna, konservasi flora, rehabilitasi hutan mangrove, rehabilitasi hutan hujan tropis, hingga rehabilitasi lahan gambut.
Karena itu, ia meminta agar dana BPDLH diprioritaskan pada satu kegiatan yaitu pengelolaan sampah. Sebab hingga saat ini belum ada daerah di Tanah Air yang berhasil dalam mengelola sampah.
“Coba saya minta gubernur sudah ada yang beres belum urusan sampah? Ada yang tunjuk jari? Belum. Ada yang tunjuk jari, besok langsung saya cek ke lapangan. Belum ada, karena saya tahu belum ada,” kata Jokowi.
Selain pengelolaan sampah, Jokowi juga mendorong agar dana BPDLH dimanfaatkan untuk pengelolaan lahan mangrove yang dinilai mampu melakukan reduksi 8 hingga 12 kali lipat dari hutan biasa.
“Sudah konsentrasi di situ karena banyak lahan mangrove kita yang memang harus kita perbaiki, konsentrasi di situ,” ucap dia.
Dalam pengelolaan lahan mangrove, ia meminta agar disiapkan secara matang, mulai dari pembibitan hingga penanamannya. Jokowi ingin agar pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam hal pengelolaan lahan mangrove.
“Saya kira kerja sama seperti itu yang kita inginkan, konkret, nyata, bisa dikalkulasi, bisa dilihat, bisa dihitung. Kalau ndak, lupakan,” ujar Jokowi.