REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Juru Bicara Muda Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dira Martamin membantah, pernyataan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang menuding pemerintah pusat kerap mematikan kritik dari masyarakat.
"Pemerintah sangat terbuka dengan kritik. Justru pernyataan Anies yang mengeklaim sering mendapatkan kritik, yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu per satu saat menjabat gubernur DKI Jakarta, menunjukkan bahwa ia merasa paling hebat. Padahal, apa yang dilakukan Anies sudah lebih dulu dilakukan pemerintah," kata Dira dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Ahad (18/12/2022).
Baca: Anies Sentil Akun NU Garis Lucu Terkait Narasi 'Pakai Batik Pelanggaran'
Menurut Dira, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat terbuka terhadap kritik. Bahkan, pada Februari 2021, Jokowi meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah. Bahkan pada awal November 2021, mantan wakil ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan Jokowi pernah menanyakan kenapa oposisi saat ini lemah.
"Itu menunjukkan bahwa Pemerintah ingin dikritik. Pemerintah ingin memiliki lawan tanding yang seimbang, ingin oposisi kuat, ingin mendapatkan masukan dari oposisi," jelasnya.
Dira menegaskan, pemerintah paham betul bahwa kritik sesungguhnya merupakan edukasi publik selama kritik tersebut faktual serta tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian.
Baca: Ramai Kritik BI Cetak Uang Khusus untuk Mahar Pernikahan Putra Jokowi
"Buktinya, masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka dan Pak Jokowi sendiri terbuka untuk itu. Secara umum, Pemerintah masih memberi ruang yang luas untuk kritik," imbuhnya.
Dira menyampaikan hal itu sebagai tanggapan atas pernyataan AniesBaswedan dalam tayangan podcast 'Anies Baswedan Tidak Foto di Resepsi Kaesang Hingga Safari Politiknya' seperti diunggah di kanal YouTube R66 Newlitics.
Dalam tayangan itu, Anies mengatakan, iadengan aktif menerima dan menjawab kritik masyarakat. Menjawab kritik, menurutnya, menguntungkan publik. Anies juga sempat menyinggung bahwa terkadang terdapat arahan untuk mematikan kritik di pemerintahan.
"Kita kadang-kadang kalau di pemerintahan tuh, 'Matiin itu kritiknya tuh', 'Tolong dong ditelepon, jangan kritik lagi'. Sebentar, itu sesungguhnya public education (edukasi publik), ada selamanya. Selama apa? Selama faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian," kata Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika