Senin 19 Dec 2022 01:35 WIB

486 Guru Yang Lolos Passing Grade PPPK di Sumbar Belum Mendapat Penempatan

Gubernur juga berjanji akan menyampaikan aspirasi para guru.

Rep: Febrian Fachri/ Red: Muhammad Fakhruddin
486 Guru Yang Lolos Passing Grade PPPK di Sumbar Belum Mendapat Penempatan (ilustrasi).
Foto: ANTARA/jojon
486 Guru Yang Lolos Passing Grade PPPK di Sumbar Belum Mendapat Penempatan (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID,PADANG -- Sebanyak 486 guru yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS), yang telah lulus dalam Passing Grade (PG) yang pada tahun 2021, tidak mendapatkan penempatan di tahun 2022. Mereka mengadukan hal ini kepada Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, akhir pekan ini.

“Hingga saat ini masih terdapat sisa sebanyak 486 orang Guru yang belum mendapatkan penempatan," kata  Ketua FGPPNS Provinsi Sumbar, Nelvi Wanrifa, Ahad (18/12/2022).

Baca Juga

Nelvi Wanrifa menyebut jumlah guru prioritas pertama yang dinyatakan Lulus Passing Grade (LPG) untuk jenjang Pendidikan SMA, SMK, dan SLB secara keseluruhan sebanyak 2.523 orang Guru. Dan 486 di antaranya belum memiliki penempatan.

Setelah diusut menurut Nelvi, penyebab belum terakomodirnya sebanyak 486 orang guru itu dikarenakan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4757/B/GT.01.01/2022 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022. Di mana aturan tersebut berakibat terjadinya mapel gemuk salah satunya linieritas ijazah ke mata pelajaran PKWU yang berasal dari ijazah Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi, TIK, dan mata pelajaran linieritas lainnya.

“Di sini kami berharap kepada Pemerintah Daerah dan dinas-dinas terkait, untuk menempatkan kami yang sudah lulus Passing Grade (PG) ini, mendapatkan penempatan sesuai bidang kami,” ujar Nelvi.  

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengungkapkan harus ada kebijakan secara tertulis dari Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) dapat  mengeluarkan kebijakan baru terkait penempatan para Guru Prioritas 1 tersebut.

Gubernur juga berjanji akan menyampaikan aspirasi para guru yang tergabung dalam forum FGPPNS ini ke Kemendikbud Ristek. Serta memastikan status para Guru yang lolos PG Prioritas 1 mendapat kejelasan terkait status 486 orang guru ini secepatnya.

“Kalau keputusan penempatan PPPK ini diserahkan semua kepada daerah saya siap menempatkan, apalagi di Sumbar kebutuhan guru juga kurang, hal tersebut ditandai dengan banyaknya Guru PNS yang pensiun di tahun ini, artinya banyak formasi yang kosong di tahun depan,” ucap Mahyeldi.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement