Jumat 16 Dec 2022 21:16 WIB

Pengamat: Anies Baswedan tak Langgar Etika Politik

Terlalu dini jika Bawaslu menilai Anies tak punya etika politik.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Andi Nur Aminah
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kedua dari kiri) beserta tiga komisioner Bawaslu lain menyampaikan keterangan pers kepada awak media di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (15/12). Bawaslu menyatakan menolak laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Anies Baswedan.
Foto: Republika/Febryan. A
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kedua dari kiri) beserta tiga komisioner Bawaslu lain menyampaikan keterangan pers kepada awak media di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (15/12). Bawaslu menyatakan menolak laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Anies Baswedan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa ikut menyoroti pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja. Pernyataan yang dimaksud adalah dengan menyebut Anies Baswedan telah melakukan mencuri start kampanye. 

Herry menilai safari yang dilakukan Anies ke daerah-daerah tidak ada kaitannya dengan etika politik apalagi pelanggaran kampanye.

Baca Juga

"Terlalu dini juga Bawaslu ini menilai Anies tak punya etika politik, karena jelas tidak nyambung berhubung agenda kampanye bahkan pencalonan pun belum dimulai," kata Herry kepada wartawan, Jumat (16/12/2022). 

Herry menilai Bawaslu seharusnya tidak perlu menyampaikan penilaian yang berlebihan secara subjektif terhadap kegiatan Anies ke daerah. "Bawaslu itu harus netral, opini subjektif itu perlu dihindari agar tak terkesan berpihak," ujar Herry.

Selain itu, Herry meminta Bawaslu lebih berfokus pada kerja kerja pengawasan daripada hanya sekedar membangun narasi di publik. "Baiknya Bawaslu fokus kerja yakni penguatan akan pengawasan daripada membangun narasi-narasi kontraproduktif seperti tudingan dan semacamnya," ujar Herry.

Di samping itu, Herry berharap Bawaslu  menjadi lembaga yang netral sebagai penyelenggara pemilu yang berkualitas. "Kineja Bawaslu akan diuji seberapa netral dan seberapa mampu menjaga marwah Pemilu 2024 agar tak dicoreng dengan politik yang cenderung tak demokratis, ini kuncinya," tutur Herry.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement