REPUBLIKA.CO.ID, BITUNG -- Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), M Zaini Hanafi bersama Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung, Ady Candra mendampingi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko melakukan evaluasi penyaluran BBM bersubsidi nelayan dan pengembangan usaha penangkapan ikan di Kota Bitung, Kamis (15/12/2022).
Moeldoko menggelar diskusi untuk menyerap aspirasi nelayan dan pelaku usaha perikanan di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Dia juga melakukan penyerahan simbolis bantuan kapal perikanan ukuran lebih 5 GT, serta meninjau pembongkaran tuna di Dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung.
Moeldoko menekankan agar penyaluran BBM subsidi bagi nelayan dengan kapal di bawah 30 gross tonnage (GT) harus dilakukan tepat waktu, baik jumlah dan sasarannya. Dia mengatakan, pemerintah telah mengintegrasikan data nelayan di Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) dengan aplikasi MyPertamina.
"Hal itu merupakan upaya kolaborasi dari Kantor Staf Presiden (KSP), kementerian atau lembaga, dan PT Pertamina (Persero) untuk memangkas hambatan penyaluran BBM bersubsidi," kata Moeldoko di PPS Bitung dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (16/12/2022).
Moeldoko meminta kepada nelayan agar kemudahan mendapat solar subsidi tidak disalahgunakan. Untuk itu, kata dia, perlu pendataan lebih baik agar penyaluran kuota solar subsidi benar-benar tepat sasaran.
Dirjen Perikanan Tangkap KKP, M Zaini Hanafi menambahkan, sejak dilakukan integrasi data Kusuka dengan MyPertamina, terjadi kenaikan penyerapan solar bersubsidi untuk nelayan. Di PPS Bitung, kata dia, jika sebelumnya hanya 500 kiloliter per bulan, kini naik menjadi 790 kiloliter per bulan.
"Kenaikannya 96 persen dari penyerapan setahun. Ini bukti pemerintah tidak pernah menyulitkan nelayan untuk mendapat BBM," kata Zaini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
