REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Manajemen PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memberikan penjelasan bus mereka yang tidak beroperasi bukan karena dibiarkan mangkrak (tidak dirawat).

"Seluruh armada Transjakarta telah beroperasi sesuai dengan jadwal yang telah diatur," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan TransJakarta Anang Rizkani Noor dalam keterangan di Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Pengaturan jadwal, kata Anang, dilakukan lama sejak angka infeksi virus akibat pandemi Covid-19 sedang tinggi, yang akhirnya banyak rute bus Transjakarta dikurangi untuk menghambat penularan di tahun 2020-2022. Sampai saat ini, sebagian besar rute sudah mulai dibuka, akan tetapi masih ada yang masih ditutup sehingga berdampak kepada adanya beberapa bus yang tidak beroperasi secara penuh.

"Dengan segala keterbatasan dan kendala operasional, Transjakarta mengatur agar armada miliknya tetap berjalan secara bergantian, sehingga sekitar 70 persen beroperasi, dan sisanya dioperasikan bergantian termasuk untuk perawatan," ucap dia.

Hingga Desember 2022, Transjakarta beroperasi di 216 rute, dengan reaktivasi sebanyak 39 rute, dan pembukaan rute baru mencapai 16. "Transjakarta mengoptimalkan operasi armada bus yang sesuai kebutuhan rute dan penumpang," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta diminta melakukan investigasi mendalam terhadap Transjakarta. Hal ini buntut maraknya bus Transjakarta berjenis low entry yang tidak dioperasikan di pool Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mengatakan Pemprov DKI harus melakukan investigasi terhadap manajemen Transjakarta dan Dinas Perhubungan DKI untuk mengetahui alasan mangkraknya bus tersebut. "Dari informasi yang beredar bus-bus tersebut bermerek Scania dan Mercedes Benz yang dibeli 2018, jadi masih relatif baru. Itu adalah aset negara yang dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak," kata Eneng dalam keterangannya, Rabu (14/12/2022).

Eneng mengatakan jika dibiarkan menganggur, dikhawatirkan bus tersebut bisa rusak dan buntutnya bisa menimbulkan kerugian negara. Dia menyebutkan situasi tersebut juga bisa menyebabkan pelayanan masyarakat terganggu, apalagi saat ini kemacetan dan kepadatan lalu lintas sudah kembali seperti sebelum pandemi.

"Masyarakat juga dirugikan karena harus lama menunggu dan berdesak-desakan saat jam sibuk akibat jumlah bus Transjakarta masih kurang dan Dinas Perhubungan perlu menjelaskan hal ini kepada publik," ujar Eneng.

Ikuti Whatsapp Channel Republika