REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sudirman Said memutuskan untuk nonaktif dari jabatan saat ini sebagai Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI). Ia akan nonaktif terhitung mulai awal 2023 untuk fokus kegiatan politik.
"Kita semua sayang PMI, di lain pihak setiap warga negara memiliki hak dan aspirasi politik. Untuk menjaga netralitas PMI, saya harus mengambil jarak dengan PMI pada saat kegiatan politik memerlukan perhatian lebih," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan Sudirman Said dalam Penutupan Rapat Kordinasi Teknis Sekretaris dan Kepala Markas PMI Provinsi se-Indonesia. "Insyaallah mulai awal tahun depan ada pengganti sekjen dan saya tetap akan membantu PMI dalam peran yang berbeda," katanya.
Sudirman Said yang juga Menteri ESDM periode 201-2016 itu, mengajak semua insan PMI, baik pengurus, staf, maupun relawan, terus menjaga kepercayaan masyarakat kepada PMI sebagai organisasi kemanusiaan.
"Kepercayaan publik adalah tali hidup bagi organisasi kemanusiaan seperti PMI. Seluruh aktivitas PMI ditopang oleh sumber daya publik, baik melalui sumbangan langsung masyarakat, dana APBN dan APBD, maupun donasi dari mitra gerakan internasional. Itu semua adalah bentuk dukungan publik," katanya.
Ia menyampaikan pentingnya terus menjunjung tinggi tujuh prinsip dasar Gerakan Kepalangmerahan Internasional, yakni kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kenetralan, kesatuan, dan kesemestaan.
Prinsip dasar itu, katanya, menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan operasi kemanusiaan pada masa mendatang. "Dunia kemanusiaan sedang menghadapi sejumlah tantangan, termasuk di dalamnya perubahan iklim, bencana yang mengalami evolusi bentuk dan frekuensinya, kesenjangan derajat kesehatan dan kesejahteraan, dan konflik di berbagai penjuru dunia," katanya.
Situasi itu, mendorong migrasi yang memerlukan respons Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah seluruh dunia.
Menurut Sudirman, PMI sebagai salah satu perhimpunan nasional sedang memperkokoh kapasitas operasi dan kapasitas organisasinya, melalui berbagai inisiatif transformasi.
Ia menekankan pentingnya menjaga tata nilai dan kultur PMI yang terus mengedepankan semangat melayani dan memberi.
"Semua yang masuk ke PMI baik sebagai relawan, staf, maupun pengurus, tidak boleh punya motif lain kecuali memberi dan melayani warga di manapun, dan siapapun tanpa membedakan asal usulnya," katanya.
Dalam pembukaan rakornis, Ketua Umum PMI M.Jusuf Kalla menjelaskan bahwa PMI seperti ada di tengah, antara tangan di atas dan tangan di bawah.
Tangan di atas adalah para donatur penyokong PMI, tangan di bawah adalah masyarakat yang membutuhkan. Mereka adalah korban bencana, korban konflik, atau kelompok rentan yang membutuhkan bantuan kemanusiaan."PMI hadir di tengahnya sebagai penyambung, yang menghubungkan kedua pihak itu. Karena itu organisasi PMI harus kuat, dikelola dengan transparan dan profesional," katanya.
Rapat Kordinasi Teknis Sekretaris dan Kepala Markas PMI Provinsi se-Indonesia berlangsung di Jakarta, selama 12-13 Desember 2022. Agenda tersebut menghasilkan sejumlah keputusan untuk melanjutkan penguatan organisasi di setiap level, sebagaimana dirumuskan dalam Perencanaan Strategis PMI 2019-2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika