Rabu 14 Dec 2022 14:36 WIB

Kepala BPIP Sebut Natuna Daerah Perbatasan yang Kokoh dan Pancasilais

Natuna memiliki adat yang kokoh dan kehidupan beragama yang harmonis.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi melakukan kunjungan kerja ke Natuna.
Foto: BPIP
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi melakukan kunjungan kerja ke Natuna.

REPUBLIKA.CO.ID, NATUNA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi melakukan kunjungan kerja ke Natuna. Dalam sambutannya saat memberikan seminar pembinaan ideologi Pancasila untuk komunitas perbatasan dengan tema Gotong Royong Membumikan Pancasila, ia mengatakan Natuna merupakan daerah teritoris kepulauan yang ada di Indonesia yang memiliki adat yang kokoh dan kehidupan beragama yang harmonis.

"Saya bangga bisa hadir memenuhi undangan STAI Natuna yang daerahnya memiliki topografi tanah berbukit dan bergunung batu. Memang banyak dataran rendah dan landai ditemukan di pinggir pantai. Pun ada juga daerah berbukit-bukit yang bisa ditemukan hampir tiap pulau-pulau yang ada di Natuna. Natuna juga terkenal dengan adatnya yang kokoh dan kehidupan beragamanya yang harmonis, yang jauh dari kata konflik dan intoleransi," jelasnya saat memberikan sambutan di depan mahasiswa STAI Natuna, Rabu (14/12/2022).

Baca Juga

Mantan rektor UIN Yogyakarta ini mengatakan menurut Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional menjadi salah satu Pusat Kegiatan Strategis Nasional yaitu kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan, di mana usaha dan atau kegiatannya berdampak besar terhadap kondisi geopolitis dan pertahanan keamanan nasional serta regional.

"Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negera (internasional)," jelasnya.

Yudian menjelaskan modernisasi wilayah perbatasan tidak selalu diterjemahkan dalam pengertian fiskal dan teknis. Modernisasi wilayah perbatasan dapat dilakukan dengan pendekatan sumber daya karena tidak sedikit pulau-pulau perbatasan maupun daratan diperbatasan, memiliki potensi sumber daya kelautan yang dapat dikembangkan secara ekonomi perbatasan.

"Kehidupan di wilayah perbatasan memang cukup berwarna. Artinya selain potensi positif yang kita miliki dari sumber daya alam ada juga potensi negatif dalam kehidupan bernegara yang jika kita tidak waspadai dan perhatikan baik-baik akan mampu mengancam keutuhan NKRI," ungkapnya. 

Ia menambahkan, ada banyak isu yang menjadi diskursus pengelolaan perbatasan seperti isu batas territorial, isu keamanan dan kedaualatan nasional, seperti kejahatan lintas batas dan terorganisir seperti penyelundupan, perdagangan ilegal dan garis batas yang kabur, isu kemiskinan, keterbelakangan, serta keterbatasan sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang dialami warga Indonesia di perbatasan, hingga isu isu patriotisme dan ketahanan nasional, seperti penduduk perbatasan yang merasa dianaktirikan pemerintah.

Harapannya pemerintah menjadi leading sector dan bahu membahu bersama masyarakat mengatasi masalah-masalah perbatasan melalui pendekatan kesejahteraan, pendekatan kerja sama, pendekatan keamanan, dan pendekatan daya saing wilayah. Pendekatan tersebut bermuara pada nilai kesataraan dan keadilan yang mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. 

Bupati Natuna yang diwakili Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda mengatakan Pancasila merupakan ideologi negara sebagai sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Dia mengatakan Pancasila sebagai ideologi negara yang secara luas merupakan visi arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

"Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkotika, terorisme, dan korupsi dapat dicegah," tegasnya. 

Menurutnya menjaga stabilitas negara melalui ideologi Pancasila menjadi kewajiban bersama dari seluruh unsur elemen masyarakat. Hal itu baik dari sisi pemerintahan maupun dari sisi dunia pendidikan melalui mahasiswa. Itu juga bertujuan untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. 

"Oleh karena itu, melalui seminar ini kami mengharapkan, agar mahasiswa dapat lebih memahami baik secara mendalam pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan NKRI melalui daerah perbatasan," jelasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Bidang Sosisalisasi, Komunikasi dan Jaringan Prakoso, rektor STAI, dan mahasiswa STAI.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement