REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran penanganan stunting hingga Rp 1,173 triliun yang tersebar di sebelas perangkat daerah. Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jabar Sumasna, anggaran stunting itu konvergensi. Jadi, di dalamnya ada berbagai urusan.
Anggaran stunting, kata Sumasna, di antaranya tersebar di Dinas Kesehatan, DP3AKB, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Permukiman serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
"Jadi ada istilah intervensi yang sensitif, ada istilah yang spesifik. Jadi istilah untuk misal air bersih, itu supporting terhadap urusan reduksi stunting, pengelolahan persampahan reduksi stunting, kemudian PMT (pemberian makanan tambahan)," ujarnya pada Jabar Stunting Summit di Gedung Sate Kota Bandung, Selasa (13/12/2022).
Sumasna mengatakan, anggaran stunting besar. Jadi, jangan hanya dianggap stunting jadi urusan Dinas Kesehatan saja. Karena, banyak hal yang dapat mengurangi stunting yaitu ketersediaan air bersih, rumah sehat dan lain sebagainya. Jadi, intervensi penggunaan anggaran berbeda-beda.
"Jangan dianggap hanya (dinas) kesehatan padahal stunting juga dipengaruhi ketersediaan air bersih, rumah tidak sehat juga ada implikasi stunting. Makanya kita ada anggaran untuk merenovasi rumah dan sebagainya," katanya.
Bahkan, kata Sumasna, DPRD minta anggaran perbaikan rumah lebih besar karena dinilai efektif menurunkan stunting. Dengan rumah sehat pun, stunting tereduksi. "Saat ini, tingkat prevalensi stunting di Jabar masih di atas rata-rata nasional yaitu 24,5 persen," katanya.
Sementara menurut Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, penurunan kasus stunting trennya positif. Tetapi jumlah penduduk Jabar sebanyak, 50 juta, jadi konsekuensi penduduk banyak termasuk jumlah stunting.
Pemprov Jabar, kata dia, terus berikhtiar semaksimal mungkin agar Jabar mencapai zero new stunting. Tapi ikhtiar ini tidak bisa sendirian, tapi melibatkan para pimpinan di daerah, bupati dan walikota.
" Harapan Kami para kepala daerah untuk sama-sama dengan kami menurunkan stunting antara lain anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan ini mohon disuport, karena kalau tidak ada anggaran tidak akan maksimal," katanya.
Uu pun meminta pemerintah daerah agar memiliki legalitas formal normatifnya payung hukumnya untuk perencanaan dan penganggaran penanganan stunting. Selain itu, kolaborasi dibutuhkan termasuk dengan seluruh sendi-sendi Ormas dan juga komunitas yang lain yang ada di daerah. Karena para bupati dan walikota yang tahu situasi dan kondisi di daerah tersebut.
"Kalau kami kan di provinsi tidak begitu memahami desa mana kabupaten mana kelompok mana, yang bagus misalkan di Sumedang atau di kota Sukabumi ataupun di tempat yang lain," katanya.
Uu menilai, keterlibatan kepala daerah sangat dibutuhkan. Uu juga berharap, seluruh masyarakat khususnya yang punya anak harus benar-benar memperhatikan anak. Jangan selalu berpikir untuk kesuksesan sendiri dan anak diabaikan.
"Jangan selalu berpikir ekonomi tetapi anak diabaikan sehingga sukses tapi anaknya tidak sukses. Dan Ini semua adalah merupakan tanggung jawab kita masyarakat Jabar bukan hanya para pemegang kebijakan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
