Pada Selasa (6/12/2022), pemerintah memastikan bakal mendatangkan beras impor sebanyak 200 ribu ton untuk mengamankan cadangan beras khusus di Perum Bulog. Badan Pangan Nasional (NFA) memastikan beras impor itu tidak akan digunakan secara bebas sehingga tidak akan menganggu harga beras lokal yang diproduksi petani.
Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, mengatakan, pemerintah secara penuh menjamin dan memastikan ketersediaan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Karena itu, stok dan kesiapan cadangan pangan pemerintah harus dijaga dan dipenuhi ketersediaannya.
Seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (6/12/2022), Arief menuturkan, stok beras Bulog saat ini berada di posisi yang perlu ditambah sebagai instrumen stabilisasi gejolak harga dan untuk mengantisipasi kondisi darurat. Tercatat stok beras Bulog terakhir berada pada level 514 ribu ton dari target pemerintah sebesar 1,2 juta ton.
"Sebagai upaya mengamankan stok cadangan beras, pemerintah akan siapkan 200 ribu ton beras komersial di luar negeri yang sewaktu-waktu dapat dibawa ke Indonesia. Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan pemerintah," ujarnya.
Ia menjelaskan, stok beras impor tersebut hanya dipergunakan pada kondisi tertentu seperti, penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.
"Penggunaannya akan diawasi secara ketat, untuk memastikan tidak masuk ke pasar," jelasnya.
adan Pangan Nasional (NFA) menyatakan akan membentuk Tim Satu Data Beras untuk mensinkronisasikan data beras nasional demi menghindari adanya polemik antar kementerian/lembaga dalam menetapkan kebijakan beras.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Rabu (7/12/2022), Arief mengatakan, siap melakukan sinkronisasi bersama Kementan dan sepakat menggunakan satu data beras dari BPS yang menggunakan metode Kerangka Sampel Area atau KSA.
Sinkronisasi data dan penggunaan satu data beras tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, diantaranya penggunaan satu data BPS terkait produksi beras, kebutuhan beras rumah tangga, dan luar rumah tangga.
Arief menegaskan, kesepakatan tersebut disampaikan dalam perhitungan surplus dan defisit produksi beras nasional pada 2022, mengingat proyeksi surplus/defisit beras tersebut akan sangat menentukan mitigasi dan arah kebijakan beras di penghujung tahun ini.
“Berdasarkan data BPS amatan Januari-Oktober 2022, proyeksi produksi beras di November dan Desember sejumlah 3,2 juta ton, dengan rata-rata konsumsi beras sekitar 2,5 juta ton per bulan, sehingga di akhir tahun kita akan surplus 1,7 juta ton,” ujarnya.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga menyatakan telah memberikan kuota izin impor beras sebanyak 500 ribu ton. Namun, ihwal realisasi impor, pihaknya menyerahkan kepada Bulog sesuai kebutuhan untuk cadangan beras.
"Saya sudah beri izin untuk impor datangnya beras sebanyak 500 ribu ton untuk kapan pun diperlukan. Sekarang sudah dipesan. Sudah masuk atau belum? Itu tergantung keadaan stok diperlukan atau tidak," kata Zulkifli di Jakarta, Rabu (7/2/2022).
Zulhas mengatakan, berdasarkan rapat terakhir, volume impor beras yang diperlukan sebanyak 200 ribu ton. Namun terkait asal negara impor beras, Zulhas mengaku tidak mengetahui detail karena Bulog yang melaksanakan.
"Yang saya teken 500 ribu ton, tapi kalau perlunya 200 ribu ton ya silakan karena yang mengetahui itu Bapanas dan Bulog," ujarnya menambahkan.
Dirinya mengaku semula menolak rencana impor beras sebanyak 500 ribu ton karena berdasarkan data Kementerian Pertanian, stok beras mencukupi. Hanya saja, setelah dilakukan upaya pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog, pasokan cadangan tak kunjung bertambah.
Sementara itu, Bulog wajib untuk terus melakukan operasi pasar meskipun cadangan yang dikuasai cukup minim. Tercatat, stok beras Bulog saat ini berada di level 514 ribu ton, dari target pemerintah 1,2 juta ton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
