REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (NFA) menyatakan akan membentuk Tim Satu Data Beras untuk mensinkronisasikan data beras nasional demi menghindari adanya polemik antarkementerian/lembaga dalam menetapkan kebijakan beras.
Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Rabu (7/12/2022), mengatakan, siap melakukan sinkronisasi bersama Kementan dan sepakat menggunakan satu data beras dari BPS yang menggunakan metode Kerangka Sampel Area atau KSA.
Sinkronisasi data dan penggunaan satu data beras tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, diantaranya penggunaan satu data BPS terkait produksi beras, kebutuhan beras rumah tangga, dan luar rumah tangga.
Arief menegaskan, kesepakatan tersebut disampaikan dalam perhitungan surplus dan defisit produksi beras nasional di tahun 2022, mengingat proyeksi surplus/defisit beras tersebut akan sangat menentukan mitigasi dan arah kebijakan beras di penghujung tahun ini.
“Berdasarkan data BPS amatan Januari-Oktober 2022, proyeksi produksi beras di November dan Desember sejumlah 3,2 juta ton, dengan rata-rata konsumsi beras sekitar 2,5 juta ton per bulan, sehingga di akhir tahun kita akan surplus 1,7 juta ton,” ujarnya.
Selain itu, koordinasi sinkronisasi data kebutuhan beras tersebut juga telah berhasil menyepakati penghitungan konsumsi beras di November dan Desember. Di mana sebelumnya terdapat perbedaan data kebutuhan beras antara prognosa NFA dengan BPS yang muncul karena perbedaan data jumlah penduduk yang digunakan dalam perhitungan.
“Untuk data konsumsi beras kita sepakat di November dan Desember masing-masing 2,53 juta ton per bulan,” ungkapnya.
Arief menambahkan, selanjutnya akan dibentuk Tim Satu Data Beras, yang bertugas menjamin diperolehnya Satu data kebutuhan beras. “Tim merencanakan metode perhitungan Prognosa Neraca Pangan 2023 agar diperoleh data yang sama,” ucapnya.
Ia mengatakan, kolaborasi itu menunjukan bahwa NFA, Kementan, dan BPS memiliki semangat yang sama dalam mebenahi dan memperkuat sektor pangan khususnya perberasan nasional.
Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan siap untuk terus mendukung penyediaan data beras sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pangan nasional.
Ia memastikan metode KSA yang digunakan untuk menghitung produksi beras telah diuji kelayakannya dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Survey ini melibatkan 6.223 petugas untuk mencacah 229.437 titik amatan yang tersebar di seluruh Indonesia setiap akhir bulan.
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meyakini, data BPS adalah data yang akurat dan dijadikan acuan sepenuhnya oleh Kementan. “Data BPS adalah data yang akurat, kami pedomani secara utuh, saya pastikan faktualisasi data itu sangat clear. Bahwa ada distorsi harga dan kondisi dinamis ini momentum. Kondisi sesaat yang membutuhkan kerja yang sangat kuat diantara pemerintah,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
