"Sudah saatnya kita tinggalkan pola kerja lama yang hierarkis, linier, dan monoton yang telah mengakar pada birokrasi kita. Jika tidak segera berubah, kita akan tertinggal karena persaingan antarnegara semakin ketat," ujar Ma'ruf usai mencanangkan reformasi birokrasi (RB) tematik di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/12).

Ma'ruf selaku Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional ini mendukung gagasan penajaman Reformasi Birokrasi Tematik berbasis prioritas program pemerintah. Saat ini, reformasi birokrasi diarahkan pada penanggulangan kemiskinan, kemudahan berinvestasi, digitalisasi pemerintahan, belanja produk dalam negeri melalui e-catalog.

"Saya ingin tekankan bahwa RB tematik perlu didorong, untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional, baik agenda penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi, maupun program prioritas lainnya," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf juga menekankan, Kementerian PANRB bersama-sama dengan Kementerian dan Lembaga lain perlu mendukung mutlak reformasi birokrasi tematik tersebut. Selain itu, dalam mendukung reformasi birokrasi tematik perlu diikuti inovasi publik dan pengembangan layanan publik.

"Layanan publik harus dikembangkan dengan membangun proses pembelajaran antar instansi pemerintahan, serta diarahkan untuk memecahkan berbagai persoalan mendasar masyarakat secara konkret, seperti pengangguran, pemerataan kesejahteraan, hingga masalah lingkungan," ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan reformasi birokrasi tematik ini dimaksudkan agar manfaatnya lebih berdampak kepada masyarakat. Sebab, reformasi birokrasi yang dilakukan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah selama ini belum menyentuh langsung ke masyarakat.

Azwar mencontohkan, pertama, reformasi birokrasi tematik dalam penanggulangan kemiskinan misalnya, dampaknya bisa diukur dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.

"RB tematik kemiskinan, sekarang ini ada anggaran Rp500 triliun yang tersebar di K/L tapi hanya bisa mengurangi 0,6 persen, kemiskinan target prioritas pemerintah karena tata kelola anggarannya belum menukik kepenganangan kemiskinan, lebih kepada perjalan dinas, seminar dan seterusnya. Nanti tata kelolanya akan kita cek," ujarnya.

Kedua, reformasi birokrasi tematik kemudahan berinvestasi untuk mengatasi masalah-masalah investasi di daerah-daerah. Ketiga, digitalisasi pemerintahan dan keempat belanja produk dalam negeri melalui e-catalog.

"Kalau digitalnya jalan, pelayanan akan cepat seperti harapan Pak Wapres, dan pelayanannya transparan, murah sehingga penyelewengan akan berkurang. Yang keempat adalah digitalisasi prioritas presiden yaitu belanja barang jasa pemerintah lewat katalog dan inflasi," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga Wapres juga menyaksikan peresmian 26 Mal Pelayanan Publik (MPP). Kehadiran MPP ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan maupun non-perizinan di satu tempat. Saat ini, sudah ada 77 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia.