REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyaknya anak yang terkena HIV di Indonesia menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Kondisi ini jauh berbeda dengan negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand yang sangat jarang ditemukan kasus HIV pada anak.
Dalam laporan Kemenkes RI, 12.553 anak di bawah usia 14 tahun terinfeksi HIV hingga September 2022. Kasus HIV pada anak juga banyak dialami oleh anak di bawah usia 4 tahun, dengan jumlah 4.764 orang
"Salah satu penyebanya berarti tes (HIV) di ibu hamilnya dan upaya kita mencegah di ibu hamilnya itu masih belum mencapai target, sementara di Thailand atau Malaysia mungkin hampir tidak ada lagi anak yang kena itu dari ibunya karena semua ibunya sudah dites HIV," kata dokter Instalasi Pelayanan Terpadu HIV dan Penyakit Infeksi RSCM, DR dr Evy Yunihastuti SpPD KAI, dalam media briefing Ikatan Dokter Indonesia secara daring, Rabu (30/11/2022).
Sebagai upaya pencegahan HIV pada anak, ia meminta para ibu hamil untuk melakukan deteksi HIV sejak awal kehamilan. Karena, banyak ibu hamil yang tidak tahu mereka terinfeksi, lantaran gejala awal HIV sulit terdeteksi.
"Kesetaraan ya itu. Jadi semua orang tentu harus bisa mendapatkan tes HIV di fasilitas kesehatan pemerintah dan itu free serta bisa mendapatkan akses pengobatan dan yang sebenarnya Indonesia itu PR-nya paling besar adalah masih banyak anak yang terkena HIV," ujar dia.
Karena, dengan tes HIV pada ibu hamil bisa mencegah risiko anak tertular HIV 30-40 persen. Diketahui, seorang wanita dengan HIV memiliki peluang 1 banding 4 menularkan infeksi kepada bayinya. Risiko ini dapat sangat dikurangi dengan pengobatan sejak dini.
Hal senada disampaikan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Imran Pambudi menyebut masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan kasus HIV AIDS di Indonesia. Diketahui, hingga kini HIV AIDS masih menjadi masalah kesehatan global dan nasional.
Ia menyampaikan, meskipun ada tren penurunan dari tahun ke tahun. Namun, secara prevalensi HIV di Indonesia pada sebagian besar wilayah masih 0,26 persen. Bahkan, dua provinsi Papua dan Papua Barat prevalensi HIV masih mencapai 1,8 persen. “Tantangan penanggulangan HIV di Indonesia ini cukup besar,” ucap Imran.
Kemenkes RI juga berkomitmen untuk melakukan eliminasi human immunodeficiency virus/accquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS) mencapai 0 persen pada 2030. Komitmen ini ditegakkan dalam target 95-95-95, yaitu 95 persen orang dengan HIV (ODHIV) mengetahui status HIV-nya, 95 persen ODHIV diobati, dan 95 persen ODHIV yang diobati mengalami supresi virus.
Namun, hingga September 2022, target tersebut belum tercapai secara optimal. Berdasarkan data Kemenkes RI , yang telah dicapai adalah 79 persen orang dengan HIV ketahui status HIV-nya, 41 persen sudah mendapatkan pengobatan, dan 16 persen pengobatan terhadap pasien mengalami depresi virus.
“Jadi tujuan penanggulangan HIV itu adalah mengakhiri epidemi pada tahun 2030 dan ditandai dengan tercapainya three zero, yaitu zero infeksi baru, zero kematian, dan zero stigma atau diskriminasi,” jelas Imran.
Imran mengungkapkan permasalahan saat ini adalah masih banyak orang yang diketahui positif HIV/AIDS, namun belum mendapatkan pengobatan. Begitu pula orang-orang yang sudah mengalami pengobatan harus dicek juga kondisinya apakah virusnya dengan pengobatan sudah teratasi.
“Jadi, dua hal ini yang perlu dikerjakan lebih fokus lagi yaitu terkait dengan ODHIV yang mendapat pengobatan dan monitoring-nya (pemantauan),” terang Imran.
Ia juga mengingatkan bahwa HIV merupakan virus yang menyerang dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sementara AIDS adalah sindromnya, yaitu sekumpulan gejala penyakit akibat yang terjadi karena menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV.
“Jadi, HIV ini adalah virusnya, AIDS-nya adalah penyakitnya. Dan infeksi HIV ini masih menjadi masalah kesehatan global dan nasional,” tutur Imran.
Saat ini, kasus HIV di kawasan Asia Tenggara sudah menyumbang 10 persen dari total beban HIV di seluruh dunia. Di Indonesia, prevalensi HIV di sebagian besar wilayah adalah 0,26 persen, sementara di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mencapai 1,8 persen.
“Jadi kita memang perlu memberikan perhatian yang lebih banyak untuk Papua dan Papua Barat untuk HIV/AIDS,” ucap Imran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
