Rabu 30 Nov 2022 17:49 WIB

Perantara Penerima Suap Dana PEN Divonis Enam Tahun Penjara

Sukarman juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 1,18 miliar.

Red: Agus raharjo

Foto: ANTARA/Galih Pradipta

Terdakwa Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Muna, Sukarman Loke bersiap mengikuti sidang tuntutan kasus dugaan korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/10/2022). JPU KPK menuntut mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dengan hukuman pidana empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan dan mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Muna, Sukarman Loke dituntut hukuman pidana enam tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider lima bulan kurungan serta pengusaha dari Kabupaten Muna, L M Rusdianto Emba dengan hukuman tiga tahun enam bulan penjara dan denda Rp200 subsider lima bulan kurungan karena diyakini mereka terlibat dalam kasus dugaan suap persetujuan dana PEN untuk Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna Sukarman Loke divonis enam tahun penjara. Ia dinilai menjadi perantara penerima suap untuk mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun penjara, dan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Baca Juga

Adapun suap tersebut diberikan oleh Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya untuk mendapatkan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada tahun anggaran 2021. Selain itu, Sukarman juga dihukum membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 1,73 miliar yang dikurangi dengan uang yang telah disita oleh penyidik KPK senilai Rp 550 juta. Dengan demikian, uang pengganti yang harus dibayar Sukarman adalah sebesar Rp 1,18 miliar.

Adapun hukuman uang pengganti tersebut memiliki ketentuan, jika uang pengganti tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh keputusan hukum tetap, harta bendanya akan disita oleh jaksa.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar ruang pengganti tersebut, ia dipidana penjara selama satu tahun," lanjut Suparman.

Majelis hakim menilai Sukarman terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan pertama dari Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terdakwa berbelit-belit di persidangan, terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga nasional," ujar Suparman.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, bersikap sopan, dan belum pernah dihukum. Atas putusan tersebut, Sukarman dan tim kuasa hukum menyatakan akan berpikir-pikir dalam mengajukan banding.

Vonis terhadap Sukarman sesuai dengan sebagian tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang membedakan adalah jaksa KPK menuntut agar Sukarman dihukum membayar denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama lima bulan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika