REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta pembangunan trotoar yang diusulkan pada Rancangan APBD DKI tahun 2023 sebesar Rp 171 miliar dikaji secara matang serta dibangun sesuai peruntukannya.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menjelaskan, kajian mendalam tentang pembangunan trotoar perlu dilakukan agar tidak menyebabkan kemacetan. Banyak pelebaran trotoar di Jakarta justru mengurangi volume jalan.
"Penekanan kami bahwa harus ada pembuatan konsep bahwa pembuatan trotoar bisa efektif dan tidak membuat macet," ujar Ida Mahmudah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/11/2022).
Ida menyampaikan, anggaran pembangunan trotoar sebesar Rp 171 miliar akan digunakan oleh Dinas Bina Marga untuk menunjang sejumlah kawasan transportasi umum terintegrasi.
Karena itu, Komisi D DKI Jakarta menyarankan Dinas Bina Marga menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan.
"Ini salah satu rekomendasi Komisi D agar Bina Marga kerja sama dengan Satpol PP untuk menertibkan itu semua," katanya.
Dia mengatakan, trotoar harus dikembalikan ke fungsi awal. "Akan saya sampaikan saat rapat Banggar nanti," katanya.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan trotoar di Mangga Besar, Gunung Sahari Raya, Kawasan sekitar Jakarta International Stadium (JIS), Mangga Dua Raya, Daan Mogotdan Mas Mansyur segmen utara.
Ia sepakat bahwa tujuan pembangunan trotoar ini untuk membuat nyaman para pengguna transportasi umum menuju halte Transjakarta, halte pengumpan JakLingko, stasiun MRT, BRT maupun LRT.
"Trotoar ini relevansinya itu untuk akses mobilitas menuju angkutan umum, terutama untuk ke halte Transjakarta. Jadi untuk memberikan kenyamanan masyarakat ke angkutan umum," katanya.
Trotoar ini untuk mendukung tidak terjadinya kemacetan lalu lintas. "Kalau kita enggak bangun itu, orang enggak berani menggunakan angkutan umum," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika