Selasa 15 Nov 2022 08:25 WIB

Gubernur Khofifah Luncurkan Gerakan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri

Gerakan ini sebagai upaya dalam mewujudkan target 100 persen pelaksanaan IKM

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendukung gerakan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka.
Foto: Pemprov Jatim
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendukung gerakan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Balai Besar Penjaminan Mutu Pen­­didikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur (Jatim) bersama Dinas Pen­­didikan Jatim dan Putra Sam­­poerna Foundation, luncurkan gera­kan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka. Gerakan ini sebagai upaya dalam mewujudkan target 100 persen SMA/SMK dan SLB melaksanakan IKM Mandiri pada Tahun Ajaran 2023/2024.

Adanya gerakan ini, didukung penuh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Saat ini Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Mandiri  untuk SMA/SMK SLB di Jatim ada­­­lah terbanyak diantara Provinsi di Indonesia. Dari 4.044 lembaga, sebanyak 77 persen sudah melaksanakan Imple­mentasi Kurikulum Merdeka.

Baca Juga

Gerakan Akselerasi IKM Mandiri pun, kata Khofifah juga didukung penuh oleh Kemendikbudristek dan Putra Sampoer­na Foundation melalui pelatihan kepada kepala sekolah dan guru tentang IKM bagi PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan SLB yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka.

"Alhamdulillah, seluruh lembaga SMA/SMK dan SLB menunjukkan sema­ngat untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Jawa Timur," ujar Khofifah, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, dijelaskan gubernur pe­rem­puan pertama di Jatim ini,  syarat pe­serta program Akselerasi IKM  yang dilan­jutkan dengan webinar pada platform Guru Binar ini cukup sederhana, yaitu satuan pen­didikan yang ikut terdiri dari 1 kepala sekolah dan 3 guru dan bukan merupakan sekolah penggerak juga bukan SMK-PK.

Karenanya ia mendorong sekolah-se­kolah yang belum melaksanakan untuk menyiapkan diri agar kualitas dan pemera­taan pendidikan bisa terwujud. Khofifah juga berharap bupati dan walikota ini juga menyiapkan target 100 persen penerapan IKM Mandiri pada jen­jang PAUD/TK,  SD dan SMP pada Tahun Ajaran 2023/2024. Sebab saat ini, Jawa Timur masih berada di peringkat 5 pene­rapan IKM Mandiri bila dihitung dari selu­ruh jenjang (PAUD SD SMP SMA SMK SLB).

"Kita memang ada diperingkat 1 (satu) nasional untuk penerapan IKM Mandiri tingkat SMA/SMK dan SLB. Tapi jika diga­bung dengan penerapan IKM Mandiri di tingkat PAUD / TK, SD dan SMP, Jatim ma­sih ada diperingkat 5 (lima) setelah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, dan DIY. Jadi  diha­rapkan kepala dinas pendidikan kab/ kota, bupati dan walikota untuk mendorong lembaga-lembaga di bawah naungannya da­lam melaksanakan Implemen­tasi kuri­ku­lum merdeka secara mandiri," tegas Kho­fifah, dalam siaran persnya.

Dengan begitu, Jatim akan menjadi pelopor pelaksanaan IKM jenjang PAUD Dikdasmen di Indo­nesia.

Sementara itu, ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wah­yudi program gerakan akselerasi IKM Man­diri yang bekerja sama dengan Putera Sampoerna Foundation ini ada tiga jenis. Yaitu, tiga jam pembelajaran, 12 jam pem­belajaran, dan 32 jam pembe­lajaran.

"Kita upayakan untuk para guru agar ikut yang 32 jam pembelajaran de­ngan program guru tran­sformatif. Pelatihan ini gra­tis dan mereka akan mendapatkan e-ser­tifi­­kat yang bisa digunakan untuk me­ngikuti Penilaian Angka Kredit (PAK) seba­gai syarat untuk kenaikan pangkat," terang­nya.

Sementara itu, Direk­tur Jenderal PAUD Dik­das­­men Kemdikbudris­tek, Dr Iwan Syahril menyambut baik ada­nya kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jatim dalam peningkatan kualitas pendidi­kan, melalui akselerasi IKM Mandiri.  

"Dari pertemuan ini ada komitmen go­tong-royong, gerakan kita melakukan perubahan pendidikan. Seluruh stakeholder ber­sama-sama untuk problem solving ter­kait krisis pembelajaran yang diperparah kondisi pandemi Covid-19", ujarnya.  

Kondisi itu dibuktikkan dari hasil as­ses­men nasional, yang mana literasi masyarakat Indonesia masih 50 persen diba­wah kompetensi umum, sedangkan nume­rasi diangka 67 persen. "Ini lebih parah numerasi. Masalah ini yang kita coba problem solving bersama-sa­ma, dengan bantuan semua pihak kita bisa mengakselerasi," katanya.  

Menurut dia, salah satu akselerasi itu melalui penerapan kurikulum merdeka yang ditujukan dalam pemulihan pembe­lajaran, karena bersifat lebih sederhana, fleksibel dan relevan. "Kita pangkas 30-40 persen konten belajar. Karena selama pandemi kita ada kurikulum darurat. Kita bandingkan seko­lah yang melaksanakan K-13 full dan seko­lah yang melaksanakan K-13 dengan pe­nyederhanaan. Ternyata learning loss lebih sedikit di K-13 yang disederhanakan. Jadi less is more. Lebih sederhana lebih ter­dam­­pak pada kualitas pendidikan," ujar­nya.  

Sedangkan yang dimaksud lebih fleksi­bel artinya sekolah memiliki penyesuaian. Siswa bisa dilayani sesuai dengan bakat siswa. Kemudian lebih relevan artinya pem­belajaran sesuai dengan masalah yang ada disekitarnya. Seperti toleransi, po­lusi dan sebagainya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement