REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengunggah fotonya bersama Presiden Joko Widodo, Kamis (10/11/2022). Dalam foto itu itu, Fadli Zon yang kerap mengkritik Jokowi tampak akur berdampingan. Presiden terlihat tersenyum tipis.
"Ketemu Presiden @jokowi dlm ASEAN-AIPA Leaders’ Interface di Phnom Penh, Kamboja. Sy ucapkan terima kasih atas komentar dukungan P Jokowi utk P @prabowo. Lalu P Jokowi menjawab," kicau Fadli Zon.
Pernyataan Jokowi yang menyiratkan dukungan ke Prabowo memang membuat beragam pemaknaan. Sejumlah pengamat yakin bahwa itu adalah guyonan serius.
"Disebut guyonan, tentu karena Pak Jokowi memperliharkan kedekatan personal antara beliau dengan pak Prabowo. Keduanya memang terlihat semakin akrab secara personal bahkan pada taraf saling respek. Serius karena hal itu seperti tantangan bagi pak Prabowo untuk dapat menjadi RI 1, mengingat secara faktual karena memang hanya pak Prabowo capres non pemula," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, Rabu (9/11).
Ray menilai pernyataan Jokowi tersebut tidak bisa dimaknai bahwa Jokowi sudah menjatuhkan pilihan politik kepada pak Prabowo. Hal tersebut menurutnya masih lama. "Paling jauh bisa dinyatakan bahwa pak Jokowi ikut mendorong pak Prabowo untuk ikut dalam capres 2024 tapi bukan berarti memihaknya," ucapnya.
Skretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menilai, apa yang disampaikan Jokowi itu bukan merupakan sikap dukungan untuk Prabowo. Karena, soal capres dan cawapres bisa menang Pilpres, merupakan pilihan dari rakyat secara langsung.
"Capres-cawapres yang mendukung kan rakyat melalui dukungan 50 persen plus 1 dan harus tersebar di 20 provinsi,"kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (9/11).
Hasto yang ikut hadir langsung dalam acara tersebut mengatakan bahwa di dalam acara HUT Partai Perindo dipenuhi dengan nuansa kegembiraan. Menurutnya yang disampaikan Jokowi merupakan bagian dari memuji Prabowo dan partai politik untuk membangun harapan yang baik dalam Pilpres 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika