REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pengentasan kemiskinan tetap menjadi agenda pemerintah. Ma'ruf mengatakan, fokus percepatan penghapusan kemiskinan dilakukan tidak hanya di wilayah perdesaaan tetapi juga di pesisir. Sebab, angka kemiskinan di wilayah pesisir relatif lebih tinggi dibandingkan perdesaaan dan perkotaan.
"Fokus percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh, tidak hanya di wilayah perdesaan, tetapi juga perkotaan hingga pesisir," ujar Ma'ruf saat memberi sambutan secara virtual Seminar Nasional Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengentasan Kemiskinan, Rabu (9/11).
Ma'ruf menjelaskan, angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2022 tercatat sebesar 9,54 persen atau 26,16 juta masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
Sementara penduduk miskin perdesaan terdata sebanyak 12,29 persen dan penduduk miskin perkotaan 7,5 persen, sementara kemiskinan di wilayah pesisir relatif lebih tinggi yaitu mencapai 12,5 persen.
Ma'ruf melanjutkan, Indonesia berkomitmen menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada akhir 2024. "Target ini enam tahun lebih cepat dibandingkan komitmen global pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menghapus kemiskinan ekstrem tahun 2030," ujar Ma'ruf.
Dia melanjutkan, pemerintah telah menetapkan tiga strategi utama dalam mengakselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan jumlah wilayah kantong-kantong kemiskinan.
Pemerintah juga melaksanakan kebijakan afirmatif dari sisi anggaran, perbaikan data dan pensasaran, serta penguatan pelaksanaan melalui pendekatan konvergensi, agar target eliminasi kemiskinan ekstrem tahun 2024 bisa tercapai.
Namun, Ma'ruf mengatakan, ancaman resesi global, perubahan iklim, dan faktor geopolitik menjadi tantangan serius bagi penanggulangan kemiskinan. Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat skema perlindungan sosial dan subsidi, utamanya bagi kelompok miskin dan rentan, serta memperkuat sektor usaha melalui Jaring Pengaman Sektor Riil dan Jaring Pengaman Sektor Keuangan.
"Tentu saja pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Upaya menanggulangi kemiskinan dan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kelompok dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika