Rabu 09 Nov 2022 16:23 WIB

Siswa Meninggal karena Atap Sekolah Ambruk, Perlindungan Dinilai Kurang

Seorang pelajar meninggal karena atap sekolah ambruk di SD Muhammadiyah Bogor, Playen

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Nur Aini
Atap sekolah ambruk, ilustrasi. Anggota Komisi D DPRD DIY meminta pemerintah hadir untuk perlindungan siswa usai ambruknya atap SD Muhammadiyah Bogor, Playen, Gunungkidul, DIY, pada Selasa (8/11/2022) kemarin.
Foto: ANTARA/Seno
Atap sekolah ambruk, ilustrasi. Anggota Komisi D DPRD DIY meminta pemerintah hadir untuk perlindungan siswa usai ambruknya atap SD Muhammadiyah Bogor, Playen, Gunungkidul, DIY, pada Selasa (8/11/2022) kemarin.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Anggota Komisi D DPRD DIY meminta pemerintah hadir untuk perlindungan siswa usai ambruknya atap SD Muhammadiyah Bogor, Playen, Gunungkidul, DIY, pada Selasa (8/11/2022) kemarin. Kejadian tersebut menyebabkan satu peserta didik di sekolah tersebut meninggal dunia.

"Artinya, kalau sudah ada yang meninggal, perlindungan anak di sekolah kan kurang walaupun mungkin itu dalam keadaan semibencana," kata Anggota Komisi D DPRD DIY, Imam Priyono Putranto kepada Republika.co.id, Rabu (9/11).

Baca Juga

Imam menyebut, pemerintah harus hadir dalam rangka membuat peserta didik aman dan nyaman saat berada di sekolah. Pemerintah hadir dengan memberikan perlindungan kepada peserta didik di sekolah, meskipun sekolah tersebut dikelola oleh masyarakat atau swasta. "Pemerintah wajib hadir, negara hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tiga ini terkait kalau di pendidikan. Kita harus melindungi, mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum," ujar Imam.

"Peran pemerintah harus hadir meski (sekolah) swasta, tapi peran swasta juga harus hadir dan juga harus ada standarisasi mengenai kelayakan bangunan dan kelistrikan. Jangan sampai ada lagi gedung roboh, jangan sampai ada listrik-listrik bermasalah," tambahnya.

Kehadiran pemerintah, menurutnya, dapat berupa pengawasan dan peninjauan terhadap sekolah-sekolah. Terkait dengan sarana dan prasarana sekolah, pemerintah harus memberi perhatian lebih baik itu kepada sekolah negeri maupun swasta. "Pemerintah hadir dengan adanya peninjauan-peninjauan di swasta, dari peninjauan ini pemerintah melihat apa kekurangannya, apa yang pantas dibantu pemerintah dengan anggaran-anggarannya," kata Imam.

Hal tersebut juga harus diikuti dengan dibuatnya regulasi yang dapat mendukung proses pendidikan, termasuk perlindungan terhadap warga sekolah. Dengan begitu, regulasi ini menjadi acuan proses pendidikan maupun kelayakan sarana dan prasarana di sekolah. "Pemerintah harus membuat regulasi yang kedepannya membuat anak itu nyaman, aman dan senang belajar di sekolah, serta menjadi generasi maju ke depannya," katanya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement