Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby, juga menanggapi soal sanksi yang dijatuhkan PDIP terhadap Ganjar Pranowo dan FX Hadi Rudyatmo. Menurutnya, sanksi tersebut justru akan membuat simpati publik terhadap Ganjar makin kuat.
"Ganjar dipersepsikan dizalimi hak politiknya," kata Adjie kepada Republika, Kamis.
Menurutnya, pernyataan Ganjar yang menyatakan siap capres dinilai sah-sah saja dalam ruang demokrasi. Terlepas nanti siapa yang dicapreskan PDIP, secara personal Ganjar punya hak politik.
"Apalagi dia adalah kader partai yang punya hak yang sama untuk dipilih," ujarnya.
Dirinya juga melihat, secara internal, pemanggilan tersebut merupakan bagian dari upaya PDIP untuk merapatkan barisan dan mensolidkan partai. Karena secara internal, terjadi pembelahan di kader partai atas perbedaan dukungan ke Ganjar dan Puan.
"Dengan sanksi terhadap Ganjar, FX Rudi, dan Dewan Kolonel, harapannya kader PDIP tidak akan berpolemik soal capres sebelum keputusan ketua umum," ucapnya.
Sementara itu di sisi lain, PDIP ingin meredakan atensi dan tekanan publik terhadap isu capres dari PDIP. Jika seandainya Ganjar tidak dipilih oleh PDIP, Adjie memandang hal tersebut bisa menjadi bomerang buat PDIP sendiri.
"PDIP bisa ditinggal oleh pemilih dan sebagian konstituennya. Karena semua survei dari lembaga nasional kredibel, menunjukan bahwa mayoritas konstituen PDIP mendukung Ganjar," tuturnya.
Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP telah menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo. Sanksi tersebut imbas dari pernyataannya yang mengaku siap menjadi calon presiden (capres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yang dinilai menimbulkan gaduh di publik.
"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke. Maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi, sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Sesungguhnya pernyataan Ganjar tak melanggar aturan partai, karena Gubernur Jawa Tengah itu bukan mendeklarasikan diri sebagai capres. Namun, sanksi diberikan karenanya pernyataan tersebut menimbulkan multitafsir di publik.
"Meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik," ujar Komarudin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
