REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby, menanggapi soal sanksi yang dijatuhkan PDIP terhadap Ganjar Pranowo dan FX Hadi Rudyatmo. Menurutnya sanksi tersebut justru akan membuat simpati publik terhadap Ganjar makin kuat.
"Ganjar dipersepsikan dizalimi hak politiknya," kata Adjie kepada Republika, Kamis (27/10/2022).
Menurutnya pernyataan Ganjar yang menyatakan siap capres dinilai sah-sah saja dalam ruang demokrasi. Terlepas nanti siapa yang dicapreskan PDIP, secara personal Ganjar punya hak politik.
"Apalagi dia adalah kader partai yang punya hak yang sama untuk dipilih," ujarnya.
Dirinya juga melihat, secara internal, pemanggilan tersebut merupakan bagian dari upaya PDIP untuk merapatkan barisan dan mensolidkan partai. Karena secara internal, terjadi pembelahan di kader partai atas perbedaan dukungan ke Ganjar dan Puan.
"Dengan sanksi terhadap Ganjar, FX Rudi, dan dewan kolonel, harapannya kader PDIP tidak akan berpolemik soal capres sebelum keputusan ketua umum," ucapnya.
Sementara itu di sisi lain, PDIP ingin meredakan atensi dan tekanan publik terhadap isu capres dari PDIP. Jika seandainya Ganjar tidak dipilih oleh PDIP, Adjie memandang hal tersebut bisa menjadi bomerang buat PDIP sendiri.
"PDIP bisa ditinggal oleh pemilih dan sebagian konstituennya. Karena semua survei dari lembaga nasional kredibel, menunjukan bahwa mayoritas konstituen PDIP mendukung Ganjar," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
