REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan infrastruktur kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (25/10). Jokowi menyampaikan, sejumlah progres infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan sudah berjalan dengan baik.
"Land development untuk kementerian, untuk gedung wakil presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses persiapan-persiapan. Pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik," kata Jokowi dalam keterangannya di Bendungan Sepaku Semoi, dikutip dari siaran pers Istana.
Jokowi mengatakan, progres pembangunan secara keseluruhan dapat terlihat pada Januari mendatang. Ia menyebut, perkembangan pembangunan pusat perekonomian baru nantinya juga akan terlihat, sehingga diharapkan pembangunan wilayah IKN ini dapat terus berjalan.
"Nanti bisa kita lihat di bulan Januari insya Allah kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector, sektor swasta, investor, PPP (public private partnership) sudah pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat perekonomian baru dan kita harapkan ini terus bergerak," ujarnya.
Jokowi melakukan kunjungan kerja ke IKN melewati jalur laut yang akan menjadi wilayah transportasi logistik ke IKN. Ia menyebut, pelabuhan di wilayah tersebut nantinya juga dikembangkan untuk transportasi publik.
"Sementara kita pakai dulu untuk logistik dan nantinya menurut saya di pelabuhan yang sekarang ada ini, ini kan pelabuhan lama, ini akan dikembangkan juga untuk penumpang dan logistik," kata dia.
Melihat berbagai progres tersebut, Jokowi optimistis upacara peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2024 dapat diselenggarakan di IKN. "Ya kalau kerjanya seperti ini saya kira insyaallah bisa, harus optimistis," ujar Jokowi.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
