Pertama, diharapkan Presidensi G20 berdampak langsung bagi perekonomian, melalui peningkatan penerimaan devisa negara. Lebih dari 20 ribu delegasi internasional diperkirakan akan hadir kepada pertemuan yang akan diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia.
Pengalaman sebelumnya pada Presidensi Turki, Argentina, Tiongkok, dan Jepang menunjukkan adanya dampak positif ke dalam negeri. Tercatat jumlah kunjungan delegasi internasional mencapai lebih dari 13 ribu. Diperkirakan juga bahwa setiap KTT G20 menghasilkan pemasukan lebih dari 100 juta dolar atau Rp 1,4 triliun kepada host country.
Kedua, di bidang politik. Sebagai Ketua G20, Indonesia dapat mendorong kerja sama dan menginisiasi hasil konkret pada ketiga sektor prioritas, yang strategis bagi pemulihan. Ini adalah momentum bagi Indonesia untuk memperoleh kredibilitas atau kepercayaan dunia, dalam memimpin pemulihan global. Dalam diplomasi dan politik luar negeri, kredibilitas adalah modal yang sangat berharga.
Ketiga, di bidang pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan. Presidensi G20 menjadi momentum untuk tunjukkan bahwa 'Indonesia is open for business'. Akan terdapat berbagai showcase atau event yang menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia, dan potensi investasi di Indonesia.
Diharapkan hal ini berpeluang menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah karena berkontribusi bagi sektor pariwisata, akodomasi (perhotelan), transportasi, dan ekonomi kreatif, serta UMKM lokal.
Energi Terbarukan
Transisi energi menjadi krusial dan urgen untuk dilakukan demi mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan membatasi suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius pada 2050 sesuai Persetujuan Paris. Memperkuat transisi energi yang berkeadilan membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan dan inovatif.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam sambutannya pada seri seminar G20 berjudul “Unlocking Innovative Financing Schemes and Islamic Finance to Accelerate a Just Energy Transition In Emerging Economies” mengatakan Indonesia telah memiliki peta jalan transisi energi untuk mencapai neutral karbon pada 2060 atau lebih cepat.
“PLN melalui rencana bisnis penyediaan energi nasional pada tahun 2021-2023 juga telah menargetkan rencana bisnis yang lebih bersih dengan menambah pembangkit listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan hingga 51,6%. Indonesia telah merencanakan untuk membangun nusantara super grid untuk mendorong pengembangan energi terbarukan dan juga menjaga stabilitas dan keamanan kelistrikan,” jelasnya.
Arifin juga menambahkan setidaknya Indonesia membutuhkan investasi untuk transisi energi sekitar 1 triliun dolar AS pada tahun 2060.
“Oleh karena itu, Indonesia terus menjalin kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara mitra dan lembaga keuangan internasional untuk menemukan mekanisme pendanaan yang inovatif,” ujarnya.
Transisi energi, peran investasi dalam energi bersih dan beremisi rendah sangat krusial, tanpa mengurangi pentingnya inklusivitas dan Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi pembahasan dalam Working Group dari para Sherpa G20. Presidensi G20 Indonesia mengakui pentingnya pemulihan ekonomi berkelanjutan pasca pandemi Covid-19, termasuk dalam transisi energi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Para Sherpa G20 dalam Energy Transitions WG turut mempertegas komitmen G20 untuk menyiapkan dan mengimplementasikan transisi energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. G20 juga merancang aksi nyata yang antara lain adalah aksesibilitas energi yang universal, terutama untuk negara-negara kepulauan; memaksimalkan teknologi yang smart and clean.
Ekonomi Digital
Transformasi digital telah menjadi tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak hanya soal teknologi, melainkan juga memperhatikan unsur sosial seperti culture dan masyarakat. Untuk mewujudkan transformasi digital, pelakunya tidak bisa berjalan sendiri. Semua komponen yang ada butuh kolaborasi untuk mewujudkannya. Salah satu bentuk transformasi digital, yakni mendorong berkembangnya ekonomi digital.
Dalam Digital Working Group (DEWG) G20, tema besar yang diusung Indonesia di DEWG G20, yakni “Achieving a Resiliant Recover: Working Together for More Inclusive, Empowering and Digital Sustainabel Transformation”.
Menko Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Sherpa Track berharap, Indonesia mampu menjadi promotor prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar serta mampu melahirkan legacy yang konkret di bidang ekonomi digital nasional maupun ekonomi digital global.
“Melalui instrumen itu, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia bangkit dan pulih bersama,” ujarnya.
Menurut Airlangga, pesatnya perkembangan digitalisasi seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, digitalisasi berperan melakukan percepatan pemulihan dengan konektivitas yang cepat.
Di sisi lainnya, digitalisasi juga menciptakan kesenjangan karena adanya masalah literasi dari masyarakat. Transformasi digital, juga tidak sebatas teknologi dan juga lifestyle, tetapi juga mengurangi gap dan mempercepat keseimbangan dan juga mendukung pemulihan yang lebih cepat.
Oleh karena itu, Airlangga menjelaskan, G20 telah menempatkan isu digitalisasi sebagai salah satu katalisator utama sumber pertumbuhan perekonomian. "Pembahasan mengenai pemanfaatan digital terus berlangsung, termasuk dalam Presidensi G20 Indonesia,” ujarnya.
Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia saat mengalami perkembangan yang pesat. Laporan Bank Dunia 2021 menyebutkan bahwa Indonesia termasuk lima besar negara di dunia dengan tingkat penggunaan internet tertinggi. Rerata 80 persen waktu masyarakat Indonesia digunakan untuk memanfaatkan teknologi internet baik untuk berkomunikasi, surfing di media sosial, maupun bisnis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
