REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Ganjar Pranowo yang menyatakan siap maju sebagai calon presiden (capres) bila diberi amanah, ternyata tidak serta merta disambut oleh partai koalisi. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sering disebut sebagai sekoci untuk Ganjar, juga masih belum sepakat, karena dari tiga partai, hanya PAN dan PPP yang sudah membuka ruang untuk Ganjar, sedangkan Golkar masih bersikukuh dengan nama Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Pengamat sekaligus Analis Politik dan Direktur Indo Strategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam, mengaku, memang KIB saat ini belum padu dalam nama Ganjar yang akan dimajukan. Dia mengatakan, salah satu partai koalisi KIB yang masih belum terbuka dengan nama Ganjar adalah Golkar.
Maka apabila KIB, khususnya dua partai yakni PPP dan PAN mau segera menyambut kesiapan Ganjar tersebut, keduanya perlu mendapatkan persetujuan dari Golkar. "Saya kira itu yang perlu dinegosiasikan dengan Golkar," kata Arif, Jumat (31/10/2022).
Sebab, dia khawatir, jika perbedaan ini terus dibiarkan, antara PPP dan PAN yang sudah terbuka untuk Ganjar, maka tidak menutup kemungkinan KIB akan semakin tidak solid. Walaupun ia menilai keduanya tetap butuh Golkar, karena kalau pecah dari Golkar, justru syarat elektabilitas 20 persen pencalonan itu tidak terpenuhi.
Maka, kesepakatan antara ketiga parpol, yakni Golkar, PAN dan PPP soal Ganjar ini sangat diperlukan. "Kalau tidak Ada kesepakatan maka KIB rentan pecah," imbuhnya.
Sementara itu, dia juga menilai, walaupun Ganjar Pranowo dianggap menjadi rivalitas Ketua DPP PDIP Puan Maharani, PDIP jangan sampai menjadikan Ganjar sebagai korban. Sebab, apabila Ganjar di mata banyak orang sebagai victim yang harus dikorbankan, maka simpati terhadapnya semakin besar.
"Ganjar justru memperoleh resistensi yang terlihat dari para jajaran petinggi partai," imbuhnya.
Sedangkan, sudah jadi rahasia umum, sejak KIB terbentuk banyak pihak yang menyebutkan bahwa koalisi ini dipersiapkan untuk sekoci atau kendaraan Ganjar Pranowo. Maka, jika nanti Ganjar Pranowo tidak di usung DPP PDI Perjuangan dalam Pilpres, ia yakin Ganjar akan mendapatkan sambutan hangat di luar partai.
"Jika Ganjar maju dari selain PDIP tentu ini, pertaruhan besar bagi masa depan karir politiknya. Jangan sampai ironis di PDIP, Ganjar justru memperoleh resistensi yang terlihat dari para jajaran petinggi partai, tapi disambut di partai lain untuk berkontestasi dalam Pilpres 2024," terangnya.
Sementara itu, belakangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto justru menilai, kesiapan Ganjar tersebut tidak melanggar instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. Perubahan sikap Hasto ini cukup tajam, dimana sebelumnya ia mengingatkan amanat Ketua Umum agar tidak ada kader yang bermanuver pencapresan sebelum ada keputusan resmi dari Megawati Soekarnoputri.
Bahkan belakangan, Sekjen PDIP Hasto juga mengeluarkan surat peringatan terhadap 'Dewan Kolonel', di internal PDIP yang menyuarakan dukungan terhadap Puan Maharani. Padahal sebelumnya isu pencapresan Puan sempat menguat di masyarakat berkat munculnya nama 'Dewan Kolonel'. Kini setelah Ganjar menyatakan siap maju, justru Dewan Kolonel ini yang mendapat peringatan dari Sekjen PDIP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika