REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan, pihaknya baru saja merilis survei evaluasi publik terhadap kondisi umum dan pemerintahan di DKI Jakarta. Survei tersebut diadakan pada 8-16 Oktober 2022 atau menjelang Anies Rasyid Baswedan dan Ahmad Riza Patria purnatugas dari gubernur dan wakil gubernur DKI.
Penelitian LSI menggunakan sampel representatif dari 610 responden di lima wilayah kota di DKI memakai metode multistage dengan toleransi kesalahan empat persen. LSI membuat penilaian terhadap kinerja Anies dan pemerintahan di Ibu Kota periode 2017-2022.
Menurut Djayadi, tingkat kepuasan pasangan Ibu Kota pada era Anies sangat positif di angka 80,9 persen. Angka itu disumbang 64,2 persen masyarakat cukup puas dengan kinerja Anies dan 16,7 persen mengaku sangat puas.
Baca: Dari PAN dan Nasdem, Kini Wanda Hamidah Gabung Golkar
Pun dengan kondisi umum dan pemerintahan di Jakarta pada era Anies juga berlangsung baik. "Soal pertama, kondisi umum terkait pelaksanaan pemerintahan di DKI Jakarta dinilai baik,” kata Djayadi dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (21/10/2022).
Dia mengatakan, secara umum penilaian angka baik sekitar 50,8 persen dan sangat baik tujuh persen. Capaian itu tentu saja sangat positif dibanding penilaian buruk yang didapat Anies. Adapun masyarakat yang menilai kinerja Anies sedang berjumlah 26,8 persen.
Djayadi memerinci, angka buruk dan sangat buruk saat dijumlah hanya sekitar 15 persen, jauh dari angka positif yang ada tadi. "Secara keseluruhan kondisi pemerintahan dinilai baik di DKI," tutur Djayadi.
Baca: Anies Hadiri Pelantikan Heru, Dulu Djarot Absen karena Liburan ke Labuan Bajo
Hal serupa, kata dia, juga tampak pada kondisi politik mencakup kondusivitas di DKI yang sangat baik. Meski penilaian positif tidak mencapai 50 persen, tepatnya kondisi penilaian baik ada di angka 38,3 persen, dan sangat baik 2,9 persen, sudah dinilai mencakup kondisi politik yang baik dibanding beberapa wilayah nasional.
"Meski cukup banyak yang menilai tidak berubah atau sedang, tapi angka baik dan buruk kondisi politik, net baik masih positif," ucap Djayadi.
Hal tersebut, kata dia, dipengaruhi kondisi ekonomi di Jakarta. Dia menjelaskan, secara umum dalam survei, banyak yang menilai kondisi ekonomi Jakarta sedang dan tidak berubah. Sedangkan kondisi penilaian baik dalam ekonomi mencapai 35,2 persen, jumlah itu, dinilai Djayadi, lebih positif dibandingkan yang menjawab buruk sekitar 27,3 persen.
"Tapi, kondisi Jakarta secara umum dibanding tahun lalu, yang menyatakan baik ada di angka 35,5 persen," katanya. Sedangkan yang menyatakan ekonomi Jakarta memburuk dibanding tahun lalu ada 25,9 persen. Sehingga, menurut Djayadi, masyarakat cenderung memandang pemerintahan di Ibu Kota lebih positif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika