REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA— Kinerja pemerintahan yang cenderung memburuk di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tidak hanya dikeluhkan beberapa tokoh masyarakat, tetapi juga dialami ratusan karyawan RSUD Dok II Jayapura.
Sebanyak 465 tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua itu mengancam akan melakukan mogok kerja lantaran sudah dua bulan tidak terima gaji dan tunjangan yang menjadi hak mereka.
"Ada 465 nakes yang belum terima gaji sudah dua bulan ini. Terdiri dari 69 dokter spesialis, 26 dokter umum, 380 tenaga perawat dan penunjang belum menerima hak gaji mereka," ungkap dr Yunika Howay dalam keterangan tertulisnya, di Jayapura (20/10/2022).
Para nakes, sebut dokter Yunike, sangat berharap Papua dapat segera membayar hak para nakes, sehingga pelayanan di RSUD Jayapura bisa berjalan secara maksimal.
Sejalan dengan itu, dalam beberapa hari ini sejumlah tokoh pemuda dan pemuka masyarakat di Bumi Cenderawasih itu mengeluhkan terjadinya penurunan pelayanan publik oleh Pemprov Papua pasca Gubernur Papua didera empat kali stroke dan terjerat tuduhan korupsi oleh KPK, serta wafatnya Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal.
Kondisi ini membuat para pemuka masyarakat tersebut prihatin dan mendesak Pemerintah Pusat segera menunjuk pejabat gubernur baru guna memulihkan kembali kinerja Pemprov Papua.
Sebut saja Gifly Buiney, misalnya, punya pengalaman pribadi ketika mengurus keperluan di Kantor Gubernur dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Papua, dirinya sering tidak menjumpai pejabat yang dituju.
Ketua Umum DPP Pemuda Sereri ini mengungkapkan, penurunan kinerja Pemprov Papua tersebut bahkan sudah ia rasakan jauh sebelum itu, yakni sejak Lukas menderita sakit dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal wafat pada Mei 2021.
Demikian juga Yanto Eluay, Ondoafi Besar dari Tanah Tabi dan Juru bicara Rakyat Papua Bersatu Ali Kabiay, dan Koordinator Cendikiawan Muda Papua, Paulinus Ohee. Mereka mengeluhkan pincangnya pelayanan kepada masyarakat oleh Pemprov Papua akibat Gubernur Lukas Enembe sakit dan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.
Para pemuka masyarakat itu sepakat meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan gubernur Papua dan mengganti dengan pejabat sementara, agar proses pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lancar.
“Sangat penting sekali Gubernur selaku kuasa pengguna anggaran harus ada. Dengan adanya pejabat gubernur baru maka semua hambatan dalam menjalankan roda pembangunan di Papua dapat teratasi,” sebut Paulinus.
Diberitakan pula, karena kondisi Kesehatan yang belum pulih dari sakit stroke, Gubernur Lukas Enembe tidak dapat melantik Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Yapen dan Penjabat Bupati Tolikara.
"Tolikara dan Yapen seharusnya dilantik Gubernur, tetapi Pak Gubernur mengatakan kepada saya beliau sakit, kemudian minta kepada Mendagri. Wakil Gubernurnya kan tidak ada di sana,"ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Senin (17/10/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
