REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah menyiapkan empat skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Empat skenario tersebut adalah pertama pemindahan sebanyak 2.000 ASN, kedua sebanyak 5.700 ASN, ketiga sebanyak 60.000 ASN, dan keempat sebanyak 100.000 ASN.
"Ada (skenario) 1,2,3, dan 4. Kira-kira seperti itu karena nanti fungsi yang pelayanan bisnis bisa masih di Jakarta, tapi fungsi pendukung kebijakan nanti ada di sana," kata Azwar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/10/2022).
Pemindahan ASN, kata Azwar, akan dilakukan pada 2024, sedangkan pemilihan skenario pemindahan tersebut berdasarkan jumlah aparatur atau sumber daya manusia (SDM) ASN terpilih. Selain itu, dalam memindahkan ASN ke IKN, pemerintah akan melihat realisasi pembangunan sistem pendukung di IKN, seperti penyediaan tata ruang, ketersediaan kantor, dan prioritas dalam urusan pemerintahan.
Saat ini, kata Azwar, pemerintah sedang menyiapkan transformasi secara menyeluruh di IKN, termasuk untuk tata kerja ASN. Dia mencontohkan salah satu bentuk transformasi itu adalah pemangkasan sistem layanan kepegawaian.
"Yang tadinya 11 tahap bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dipangkas menjadi tiga tahap. Orang mengurus naik pangkat, mutasi, kemudian mau pensiun tidak perlu lama seperti sekarang. Maka perlu transformasi sistem ASN," ujar dia.
Menurut Azwar, pemerintah ingin agar ASN pindah ke IKN dengan senang hati, bukan karena paksaan. Oleh karena itu, pemerintah membangun terlebih dahulu infrastruktur dan daya dukung yang memadai di IKN sebelum terjadi pemindahan ASN.
"Daya dukung pendidikan, kesehatan, dan lingkungan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan," ujarnya.
Azwar mencontohkan bentuk infrastruktur yang memadai itu adalah pembangunan sekolah dari jenjang TK hingga perguruan tinggi dengan kualitas yang baik. Kemudian, fasilitas umum seperti rumah sakit, tempat beribadah, dan fasilitas sosial akan dibangun secara memadai.
"Udaranya bagus, kendaraan tidak ada polusi, dan semuanya listrik. Orang akan pindah ke sana," katanya.
Dia mengharapkan IKN akan benar-benar menjadi kota masa depan yang menarik minat masyarakat untuk pindah. Pemerintah membangun IKN di Kalimantan Timur dalam empat fase pembangunan dari 2022 hingga 2045.
Biaya yang dibutuhkan untuk membangun IKN diperkirakan mencapai Rp466 triliun. Sebanyak 20 persen dari total kebutuhan biaya tersebut akan bersumber dari anggaran pemerintah, sedangkan 80 persen berasal dari kerja sama dengan investor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika