REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG-- Polda Jawa Barat tengah menyusun prosedur pengamanan pertandingan sepak bola yang aman dan nyaman untuk semua pihak. Penyusunan prosedur dibahas dalam diskusi terbatas di Hotel Grand Pasundan, Kota Bandung melibatkan para pakar, suporter dan perwakilan PT Persib Bandung Bermartabat (PBB).
"Itu rambu-rambu yang kita buat berdasarkan kesepakatan semua pihak, agar menjadi acuan bersama, SOP bersama, dalam penyelenggaraan pertandingan di wilayah Jawa Barat. Ada di 106 pasal yang kita rencanakan dalam SOP bersama kita ya," ujar Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana, Senin (10/10/2022).
Terkait pertandingan sepak bola selanjutnya apakah akan digelar, Kapolda Jabar mengatakan, masih menunggu jadwal pascahasil investigasi. Pihaknya memastikan pelaksanaan pertandingan akan digelar aman dan nyaman.
"Kita lagi menunggu jadwal sesudah hasil investigasi, prinsipnya panitia pelaksana Persib, bobotoh, pihak pengamanan, dan seluruh masyarakat Jawa barat siap melaksanakan pertandingan yang aman dan nyaman," katanya.
Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan kegiatan diskusi terbatas dilakukan untuk mendapatkan masukan-masukan terkait pengamanan sepakbola.
"Jadi kita menyelenggarakan FGD ini dengan tujuan untuk bisa mendapatkan masukan-masukan, bukan saja manajemennya saja, tapi masukan dari segala aspek, unsur juga terkait sehingga kita bisa mendapatkan masukan untuk dijadikan frame atau SOP dalam melakukan pengelolaan pertandingan sepak bola," ujarnya.
Ia menuturkan, beberapa yang dibahas terkait pengelolaan pertandingan seperti manajemen pengamanan, assesment gedung. Serta pengelolaan sistem karcis.
"Di situ ada manajemen pengamanannya maupun nanti ada assesment bagi gedung yang digunakan, bagaimana pengelolaan sistem dengan panitia baik itu tiket atau karcis segala macam, terkait kondisi itu kita sudah membuat draft terkait dengan pengamanan," katanya.
Ia mengatakan, draft standar operasional prosedur sistem manajemen pengamanan masih disusun. Selanjutnya, dilaporkan ke Mabes Polri dan diuji ke publik serta dilakukan sosialisasi.
"Beberapa pasal di dalam akan kita terus evaluasi dulu. Kemudian dari pasal yang ada itu memang ini masih harus diuji dialporkan dulu ke atas, misalnya dari aspek hukumnya, prosedur, situasionalnya kemudian penerimaan publik juga, itu ahrus diuji dulu, bila sudah akan kami sosialisasikan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
