Sabtu 08 Oct 2022 14:12 WIB

Airlangga: Golkar-PDIP Sepakat Tolak Politik Identitas Saat Pemilu 2024

Jika politik identitas muncul saat pemilu mendatang, dampaknya akan sangat besar.

Rep: Febryan A/ Red: Andi Nur Aminah
Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Bidang Politik dan Keamanan PDI Perjuangan Puan Maharani (kiri) bersama Ketua Umum Partai Golongan Karya AIrlangga Hartarto (kanan) beristirahat seusai mengikuti kegiatan jalan santai di Monas, Jakarta, Sabtu (8/10/2022). Kegiatan jalan santai tersebut merupakan silaturahmi dan konsolidasi politik menjelang pemilu 2024. Republika/Thoudy Badai
Foto: Republika/Thoudy Badai
Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Bidang Politik dan Keamanan PDI Perjuangan Puan Maharani (kiri) bersama Ketua Umum Partai Golongan Karya AIrlangga Hartarto (kanan) beristirahat seusai mengikuti kegiatan jalan santai di Monas, Jakarta, Sabtu (8/10/2022). Kegiatan jalan santai tersebut merupakan silaturahmi dan konsolidasi politik menjelang pemilu 2024. Republika/Thoudy Badai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut, partainya dan PDI Perjuangan sepakat menolak politik identitas saat perhelatan Pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Airlangga usai bertemu Ketua DPP PDIP Puan Maharani di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10). 

"Terkait dengan kontestasi, tentu kontestasi lima tahunan itu adalah sebuah kontestasi yang biasa, sehingga tentu kita sepakat untuk tidak mendorong politik identitas," kata Airlangga. 

Baca Juga

Menurutnya, apabila politik identitas muncul saat pemilihan mendatang, dampaknya akan sangat besar bagi bangsa Indonesia. Biaya yang ditanggung atas kerusakannya juga akan sangat besar. 

"Nah, kalau Golkar dan PDIP akan terus di pemerintahan sekarang dan di pemerintahan selanjutnya, maka stabilitas politik itu bisa dijaga," kata Airlangga. 

Airlangga menjelaskan, pertemuan dirinya dengan Puan memang bertujuan untuk menyamakan "frekuensi" menghadapi tahun politik 2024. Meski membahas pemilu, tapi keduanya sepakat bahwa agenda ke depan yang paling utama adalah menjaga Indonesia dalam menghadapi krisis tahun 2023. 

"Jadi koalisi partai pemerintah harus solid. Oleh karena itu, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan PDIP akan terus mengawal Pemerintahan sampai 2024, karena masih banyak program yang harus dilanjutkan," ujar Menko Perekonomian itu. 

Untuk diketahui, Golkar bersama PAN dan PPP sudah bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu untuk menyongsong Pemilu 2024. Di sisi lain, ketiga partai itu bersama PDIP masih tergabung dalam koalisi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Sementara itu, Puan menyatakan bahwa kedua partai memang perlu menyamakan persepsi untuk menjaga kondusifitas masyarakat jelang dan sesudah Pemilu 2024. Sebab, PDIP dan Golkar sama-sama partai nasionalis yang sudah melewati berbagai dinamika perjalanan bangsa Indonesia. 

"Tentu akan sangat tidak kondusif kalau kemudian kami ini tidak bisa menyamakan persepsi, karena yang paling penting itu bukan hanya saat terjadinya perhelatan Pemilu tahun 2024," kata Puan, sosok yang digadang-gadang bakal diusung PIDP sebagai Capres 2024 itu.  

Sebagai informasi, Airlangga dan Puan bertemu di kawasan Monas dalam agenda jalan santai. Pertemuan ini merupakan rangkaian safari politik yang dilakukan Puan. 

Sebelumnya, Puan menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada 4 September 2022. Puan lalu bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di TMP Kalibata, Jakarta, pada 25 September 2022.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement