REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Konversi dari kompor gas ke listrik saat ini masih menuai pro dan kontra. Bahkan artis yang juga anggota DPR RI Mulan Jameela viral karena menilai kompor listrik tak cocok untuk memasak masakan Indonesia.
Giliran Gubernur Jabar Ridwan Kamil angkat bicara mengenai kompor listrik. Menurutnya, di Jabar sendiri program pemberian kompor listrik memang ada yang anggarannya dari Pemprov Jabar tapi lebih banyak dari PLN. Ia sendiri menilai kompor listrik ini belum ramah voltasenya.
"Masalahnya cuma satu kompor listrik belum ramah voltasenya tinggi. Jadi, untuk menengah ke bawah itu harus mematikan listrik satu rumah untuk masak mi instan," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, yang juga Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET).
Selain kendaraan listrik, menurut Emil, Pemprov Jabar juga sedang menggencarkan pemakaian kompor listrik induksi dengan tujuan penghematan energi. Kemudian, kata Emil, pihaknya tengah berupaya menghadirkan terobosan berbasis listrik untuk memfasilitasi aktivitas nelayan.
"Kemarin saya ke Indramayu, juga ada keluhan (dari nelayan). Saya sedang mencari ada nggak perahu yang berbasis solar cell. Mataharinya dipanen di tengah lautan, turun ke baterai, dan baterainya menggerakkan baling-baling," katanya.
"Jadi perahu listrik sudah ada di Pangandaran, tapi masih pengisian biasa. Kita cari juga yaitu baterai solar cell," imbuhnya.
Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih, Jabar terus berupaya menghadirkan fasilitas pengecasan baterai kendaraan listrik atau SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) maupun Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
Komitmen lainnya, kata dia, Pemprov Jabar sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050. Melalui Perda tersebut, Pemprovinsi Jabar memiliki target-target terkait energi baru terbarukan (EBT) yang mencakup semua sektor seperti transportasi dan industri.
Menurut Ai, untuk mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik, sebanyak 26 perangkat daerah di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar akan mulai menggunakan kendaraan listrik pada tahun depan. "Mudah-mudahan ini suatu pemecahan akan diinisiasi, infrastrukturnya juga akan didorong, bagaimana keamanan-kenyamanan, meyakinkan masyarakat bahwa penggunaan kendaraan listrik aman dan nyaman, tidak takut habis baterai, dan lain-lain," katanya.
Pemprov Jabar juga akan berkolaborasi dengan PLN dan pihak lainnya, termasuk UMKM, terkait pengadaan SPKLU maupun SPBKLU. "Jabar punya perencanaan SPKLU, kita yang meng-overway di mana saja PLN membangun dan kita kan mengisi di blank-blank spot" katanya.
Ai mengatakan, Pemprov Jabar telah melakukan banyak kerja sama terkait ekosistem kendaraan listrik. Salah satunya, Jabar mendapat bantuan dari UNDP.
Kemudian, Jabar mendapatkan dukungan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Sebanyak tiga provinsi akan jadi percontohan yakni DKI, Jabar, dan Bali. Ketiga provinsi itu akan mendapat bantuan tujuh unit SPKLU dan lima unit SPBKLU.
Ikuti Whatsapp Channel Republika