REPUBLIKA.CO.ID,SUKABUMI--Momen Hari Tani Nasional setiap 24 September di Kota Sukabumi tahun 2022 ini digelar dengan panen bersama padi di Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Langkah tersebut digagas untuk mempertahankan lahan pertanian beralih fungsi menjadi kawasan perdagangan maupun lainnya.
Istimewanya, panen raya bersama itu dilakukan Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dan Danrem 061 Suryakancana Bogor Brigjen TNI Rudy Saladin di Kampung Parigi, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Sabtu (24/9/2022). Selain wali kota hadir pula Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami, Ketua DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman, Dandim 0607 Kota Sukabumi Letkol Inf Dedy Arianto, dan Kapolres Sukabumi Kota AKBP SY Zainal Abidin.
'' Panen raya dilakukan di lahan seluas tujuh hektare di Kampung Parigi Kelurahan Situmekar yang merupakan bagian dari LP2B,'' ujar Danrem 061 Suryakancana Bogor Brigjen TNI Rudy Saladin. Di mana Danrem memberikan apresiasi karena masih banyak jumlah LP2B di Kota Sukabumi.
Sehingga Rudy memberikan penghargaan kepada pemkot dan elemen lainnya dalam menyediakan L2PB. Selain itu di Kota Sukabumi juga ada upaya melindungi kesejahteraan dengan asuransi usaha tani dan asuransi jiwa sebagai salah satu terobosan yang dirasakan manfaatnya oleh petani di lapangan.
'' Kesiapan lahan harus dibarengi dengan pendampinhan dari dinas termasuk dari jajaran kodim dan danramil hingga babinsa turun membantu mewujudkan ketahanan pangan,'' ungkap Rudy. Hal ini sesuai program TNI pasca pandemi yakni upaya nyata membantu pemda mewujudkan ketahanan pangan.
Salah satunya bekerjasama dengan Pemda Kota Sukabumi khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Selain itu dengan wilayah Bogor raya yakni Cianjur dan Kabupaten Sukabumi.
Intinya kata Rudy, berbagai upaya dilakukan dengan pemda setempat baik pengadaan pupuk, bibit dan bagaimana hasil panen. Harapannya pendampingan yang dilakukan jajaran teritorial TNI bisa membantu dari hulu ke hilir mewujudkan ketahanan pangan.
'' Saya titip upaya wali kota dan forkopimda agar dibantu dan kami apresiasi langkah mempertahankan lahan,'' ungkap Rudy. Sebab kalau tidak dilakukan, maka lahan akan alih fungsi menjadi lahan produksi atau kegiatan jasa perdagangan industri sehingga harus dijaga termasuk regulasinya.
Hal ini sambung Rudy karena semaju apapun suatu wilayah sebaiknya tidak meninggalkan sektor pertanian. Hal ini dilakukan Pemkot Sukabumi dab mari dijaga dan kawal.
'' Awal tahun 2020, seluruh dunia dihadapkan dengan pandemi Covid-19 dan Indonesia merupakan salah satu dari 215 negara yang terkena pandemi,'' kata Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi. Di mana, ketersediaan pangan dan akses mendapatkanya merupakan keharusan untuk menghadapi Covid-19 karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mempertahakan hidup.
Komitmen Pemkot Sukabumi dalam pembangunan ketahanan Pangan sudah tidak diragukan lagi dan telah tertuang dalam misi pemkot yang salah satunya memiliki tujuan mewujudkan pengembangan ekonomi daerah berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya ketahanan pangan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa ketahanan pangan nasional dimulai dari ketahanan pangan tingkat rumah tangga, maka pemberdayaan bidang pertanian pada tingkat keluarga melalui Kelompok tani berpotensi menjadi tulang punggung pembangunan dan pencapaian ketahanan pangan.
Selain itu lanjut Fahmi, pertanian keluarga juga berkontribusi penting dalam pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs). Utamanya, pengentasan kemiskinan, perbaikan nutrisi dan sistem pertanian berkelanjutan. '' Kehadiran Pak Danrem dalam kerangka membantu warga menjaga ketahanam pangan dan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B),'' kata Fahmi.
Di mana, Pemkot Sukabumi telah melakukan upaya mempertahankan agar lahan pertanian tidak beralih fungsi melalui penetapan Perda No 1 tahun 2016 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta menetapkan dalam RTRW seluas 321 Ha lahan yang akan dijadikan LP2B.
Dan Sampai pertengahan tahun 2022 luas Lahan LP2B milik pemerintah 31.5 hektare dan milik masyarakat (LP2B mandiri) seluas 12.8 hektare. Selain itu untuk digitalisasi penanganan bencana alam juga telah diterbitkan AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi dan AUTSK (Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau). Dengan mengikuti AUTP dan AUTSK penanganan bencana alam seperti banjir, kekeringan, serangan Organisme penggangu tanaman dan serangan wabah penyakit ternak akan teratasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika