REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan kick off penyusunan Back Ground Study (BGS) Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi. Langkah tersebut untuk memperkuat layanan pokok sistem penanggulangan bencana secara koordinatif terencana dan terpadu.
'' Upaya ini dimaksudkan untuk memutakhirkan kondisi risiko bencana selama dua tahun terakhir ini,'' ujar Zulkarnain Barhami, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Kota Sukabumi, Jumat (23/9/2022). Hasilnya nanti untuk mendalami isu-isu krusial risiko yang segera harus diatasi.
Rencana penanggulangan bencana (RPB) merupakan payung perencanaan pembangunan sektor kebencanaan seperti hal nya dengan RPJMD berdurasi lima tahun. Dokumen ini menjadi layanan pokok dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sebagai master plan penanggulangan bencana di daerah.
'' RPB adalah layanan pokok yang bersifat komposit memerlukan kolaborasi dari segenap unsur karena bencana adalah multidimensi,'' cetus Zulkarnain. Di mana, RPB merupakan layanan minimal diberikan dalam perspektif pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
Zulkarnain Barhami mengatakan, gelar urug rembug Kick Off BGS RPB digelar BPBD Kota Sukabumi pada Rabu (21/9/2022). Momen tersebut dihadiri dari berbagai elemen yakni 13 OPD dan komunitas yang merupakan mitra Penanggulangan Bencana.
Di antaranya Bappeda, DinasPUTR, Dinsos, Disdik, Dinkes, Damkar, DKPPP, UPT PSDA Provinsi Jabat, Forum PRB dan PMI. Zulkarnain menuturkan, terdapat beberapa hal pokok yang menjadi perhatian untuk disikapi multi pihak terhadap akar masalah yang kerap muncul di permukaan pada dua tahun terakhir ini.
'' Mulai dari urgensinya penguatan rencana tata ruang wilayah di beberapa wilayah rentan terhadap bencana banjir dan longsor, lalu memperketat perizinan pembangunan perumahan khususnya bangunan yang berdiri di daerah bantaran sungai,'' kata Zulkarnain. Misalnya kejadian banjir rutin yang terjadi di wilayah Terminal Tipe A KH Sanusi Kota Sukabumi agar ada upaya solutif dengan pembuatan sumur resapan, saluran drainase.
Hingga pada perlunya membuat atau menyediakan daerah untuk Zona Krisis Air dan Zona Tangkapan Air. Selain itu juga sistem ketahanan kesehatan, pangan, pendidikan dan sosial untuk pembangunan berkelanjutan juga menjadi sorotan untuk dsikapi bagian dari insersi program penanggulangan bencana.
''Terhadap apa yang disampaikan oleh masing-masing bidang dari SKPD dan komunitas dijadikan sebagai bahan insersi ke dalam background study (RPB) yang disusun,'' kata Zulkarnain. Dokumen BGS RPB harapannya bisa diselesaikan dalam satu bulan yang selanjutnya akan dilanjutkan pada tahapan rancangan RPB pada tahun berikutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika